Dewan minta Pemerintah Aceh tolak rencana BPKH

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Anggota DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil meminta Pemerintah Aceh untuk menolak rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ingin berinvestasi di tanah wakaf milik rakyat Aceh, di Mekkah. Bentuk investasinya adalah pembangunan hotel di atas tanah wakaf tersebut.

Penolakan itu sehubungan dengan penyataan Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan itu salah satunya membicarakan rencana investasi terhadap tanah wakaf Aceh di Mekkah.

Baca: Senator asal Aceh kritik rencana investasi BPKH

“Saya rasa ini merupakan isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Aceh. Kalau benar rencana BPKH itu maka Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Aceh wajib menolaknya”, ujar Nasir melalui pesan tertulis yang diterima, Minggu (11/3).

Menurutnya, BPKH harusnya paham dan mengerti sejarah dan peruntukkan tanah wakaf ini, sebelum mengajukan rencana investasi. Sebab, tanah wakaf itu punya historis dan hubungan emosional yang sangat kuat  dengan rakyat Aceh.

Selama ini jemaah haji asal Aceh selalu mendapatkan hadiah berupa uang dari hasil pengelolan tanah wakaf tersebut. Kata dia, jika rencana investasi tidak sesuai dengan ikrar wakaf dan peruntukannya maka rakyat Aceh berhak menolaknya,” katanya.

BPKH, kata Nasir, harus lebih sensitif terhadap perasaan masyarakat Aceh. Hal ini penting dikarenakan ingatan kolektif masyarakat Aceh terkait wakaf dan sumbangan yang diserahkan dan atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam sejarahnya selalu melahirkan kekecewaan  bagi masyarakat Aceh.

“Jangan sampai nanti investasi terhadap tanah wakaf milik Aceh menjadi sebab lahirnya kekecewaan yang baru karena tidak adanya ruang keadilan atau keuntungan secara materi dan immateri bagi masyarakat Aceh,” jelasnya. [Randi/rel]