Idrus ditunjuk jadi Mensos bagian dari deal politik usai kisruh Golkar

Jakarta (KANALACEH.COM) – Presiden Joko Widodo menjatuhkan pilihan kepada Sekjen Golkar, Idrus Marham sebagai Menteri Sosial untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Nama Idrus baru berhembus sebagai calon Mensos pengganti Khofifah setelah Golkar mengalami kisruh internal terkait pergantian ketua umum, dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, nama Yenny Wahid yang disebut-sebut akan menggantikan Khofifah sebagai mensos. Sejumlah sumber menyebut Yenny cocok menggantikan Khofifah karena memiliki karakteristik yang sama dengan Ketua Muslimat NU tersebut.

Yenny adalah tokoh perempuan yang berlatar belakang NU dengan rekam jejak dan pengalaman yang sudah teruji.

Namun, setelah ada pergantian ketum Golkar, justru nama Idrus Marham yang kencang berhembus menjadi Mensos. Sejumlah sumber menyebut, pemilihan Idrus lebih kepada alasan konsolidasi politik.

Dilansir kumparan.com, Idrus Marham merupakan salah satu loyalis Setya Novanto yang terus menerus pasang badan untuk Setya Novanto saat muncul desakan pergantian ketum di tubuh Golkar.

Idrus juga menjadi sosok yang menjadi “eksekutor” Setya Novanto yang menolak untuk dicopot dari posisi Ketua DPR dan Ketum Golkar meski waktu itu status Setya Novanto sudah menjadi tersangka.

Idrus mengirimkan surat Setya Novanto yang ditulis tangan sendiri ke pimpinan DPR dan rapat pleno Golkar. Dengan adanya surat itu, skenario munaslub gagal. Idrus menjadi Plt Ketum, menggantikan Setya Novanto.

Saat Setya Novanto sudah menjadi terdakwa, munaslub sudah tak lagi terhindarkan. Untuk memastikan pengaruhnya tetap ada di Golkar, Setya Novanto meminta Idrus untuk maju menjadi salah satu kandidat ketum, berhadapan dengan Airlangga. Namun, belakangan Idrus mundur menjadi kandidat ketum.

Airlangga saat itu memang sudah mendapat restu dan dukungan Jokowi dan Jusuf Kalla untuk menjadi orang nomor satu di Golkar.

Beberapa sumber di internal Golkar menyebut Istana turut campur dalam meredam manuver Setya Novanto dan Idrus untuk merebut pucuk pimpinan Golkar. Tak bisa dipungkiri, Novanto dan Idrus memang masih punya “amunisi” yang kuat di Golkar.

“Namun, Bang Idrus akhirnya mau. Ia mundur menjadi calon ketum dan memang masuk kabinet,” ujar seorang sumber kepada kumparan.com.

Istana berkali-kali menegaskan tidak ada intervensi terhadap kisruh Golkar. Hari ini, Airlangga menegaskan pemilihan Idrus tak ada kaitannya dengan konsolidasi politik. Menurut dia, pemilihan Idrus sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

“Ini prerogatif Presiden. Tentu luar biasa bahkan diberikan kepercayaan oleh Pak Presiden kepada kader Partai Golkar,” ujar Airlangga di Istana Negara, Rabu (17/1).

Airlangga menyebut Idrus merupakan salah satu kader terbaik Golkar dan ia berharap bisa memberikan kontribusi terbaik bagi Kabinet Kerja.

4 pejabat baru dilantik diminta lapor harta ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta empat pejabat baru yang dilantik Presiden Jokowi segera lapor harta kekayaannya. Hal itu dinilai penting sehingga empat pejabat tersebut transparan dalam kepemilikan harta penyelenggara negara kepada masyarakat luas.

Diketahui, mereka yang baru dilantik adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Sosial Idrus Marham, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar.

“Seluruh penyelenggaran negara yang baru menduduki jabatan baru wajib melapor kekayaannya melalui LHKPN,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Rabu (17/1) dilansir Viva.co.id.

Febri menjelaskan, pelaporan harta kekayaan pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Febri melanjutkan, bila para pejabat baru tersebut sudah pernah melaporkan harta kekayaannya, maka mereka akan mengisi lembar pembaruan total hartanya saat ini.

“Jika ada keraguan tentang proses dan kelengkapan, tim LHKPN di pencegahan KPK bisa bantu menjelaskan lebih lanjut,” kata Febri.

Febri menambahkan, pihaknya meminta, supaya para pejabat juga mengisi LHKPN sesuai harta yang dimiliki.

“Pelaporan LHKPN ini penting dilakukan sebagai bentuk transparansi pejabat pada publik,” kata Febri.

Dari keempat pejabat baru pemerintahan itu, Agum dan Idrus tercatat paling lama belum melaporkan lagi LHKPN. Agum terakhir melaporkan harta pada 25 Februari 2008 selaku mantan menteri. Harta Agum wakti itu sejumlah Rp26,8 miliar.

Sementara Idrus terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Desember 2009, saat baru menjadi anggota DPR 2009-2014. Saat itu, sebagai anggota DPR, Idrus memiliki harta sebesar Rp9,5 miliar dan US$40.000. Selepas jadi anggota dewan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu tak melaporkan kembali harta kekayaannya.

Sementara Moeldoko terakhir melaporkan hartanya pada 16 Agustus 2013, waktu dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Moeldoko tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp28.712.301.249.

Namun saat dia menjabat sebagai Panglima TNI maupun saat pensiunan, pensiunan jenderal bintang empat itu tak lagi melaporkan LHKPN.

Sedangkan Yuyu terakhir melaporkan harta kekayaan ketika menjabat Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I atau tepatnya pada 2016.

Harta kekayaan Yuyu tercatat sebesar Rp4.413.571.474 dan US$43.580. Namun saat naik pangkat dan menjabat Wakil KSAU, dia belum melaporkan lagi harta kekayaannya. []