Memikat investor ke Aceh, diperlukan reformasi perizinan

Sabang (KANALACEH.COM) – Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Muhammad Raudhi, menyebutkan untuk memikat investor ke Aceh, diperlukan reformasi perizinan. Para investor harus diberi kemudahan dalam mengurus izin investasi.

“Dengan demikian tidak ada alasan bagi investor untuk angkat kaki di Aceh. Apa yang mereka perlukan kita harus berikan kemudahan,” kata Raudhi dalam Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian se-Aceh tahun 2017, di Setdako Sabang, Rabu (25/10).

Parwoto Taruno, Direktur Pelayanan Badan Koordinasi Penanaman Modal, menyebutkan di masa kemajuan teknologi seperti sekarang, para pemangku kepentingan harus memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang akan menanamkan investasi di Aceh.

“Ketemu investor hanya jika ada masalah. Selebihnya bisa dilakukan dengan pemanfaatan media teknologi,” kata Purwoto.

Selain itu, kemajuan IT di Indonesia, kata Purwoto, menjadikan komunikasi data dengan berbagai pusat sistem telah dibangun. Di mana data antara daerah dan pusat telah terintegrasi secara online.

Hal itu merupakan sebuah peluang bagi negara ini untuk menjaring banyak investor ke Indonesia khususnya Aceh.

Jika hal itu sukses dilakukan, Purwoto yakin, cita-cita Pemerintah Aceh menjadikan daerahnya sebagai pusat perekonomian Indonesia di wilayah barat akan terlaksana.

Salah satu pemikat orang untuk datang ke Aceh adalah potensi wisata. Raudhi mengatakan, banyak daerah pariwisata di Aceh yang belum terjamah.

Untuk itu, ia mengajak semua pelaku ekonomi di Aceh termasuk para pejabat terkait untuk membenahi kepariwisataan di daerahnya, sehingga bisa mengundang para wisatawan untuk berkunjung.

“Sabang sudah menjadi destinasi nasional, tapi daerah lain belum lagi digarap dengan bagus. Diharapkan juga bisa mengikuti jejak sabang,” katanya.

Kepariwisataan merupakan merupakan salah satu prioritas investasi di Aceh yang termuat dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022.

Selain pariwisata ada tiga prioritas lain, yaitu agro industi (pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan), infrastruktur dan energi serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. [Aidil/rel]