Butuh program tidak biasa untuk tekan angka kemiskinan di Aceh

Lhoksukon (KANALACEH.COM) – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menegaskan bahwa Aceh butuh program yang tidak biasa untuk program penanggulangan kemiskinan Aceh.

Sebagaimana diketahui kemiskinan Aceh yang berada di atas angka rata-rata nasional, yaitu 18 persen lebih membuat Aceh saat ini merada pada posisi 6 daerah termiskin di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Nova, saat menggelar pertemuan dengan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, serta seluruh jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Aula Setdakab Aceh Utara, Sabtu (21/10).

“Kita perlu suatu program dan gerakan bersama yang diluar mainstream dan tidak biasa, namun tidak pula melanggar hukum. Gaya biasa-biasa saja sudah terbukti tidak mampu menekan angka kemiskinan Aceh selama ini,” tegas Nova.

Dia mengajak seluruh Kepala Daerah dan Kepala SKPA untuk membuat program pembangunan yang kolaboratif lintas instansi dan lembaga. “Tidak ada proses pembangunan yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Maka, Pemerintah Aceh ingin menciptakan atmosfer baru dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang kolaboratif, semua pihak harus terlibat,” ujar Nova.

Sementara itu, Azhari selaku Kepala Bapeda Aceh, dalam presentasinya memaparkan tentang kondisi terkini angka kemiskinan, ruang fiskal serta kebijakan belanja Pemkab Aceh Utara untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah itu.

Senada dengan Wagub, Azhari juga mengingatkan tentang pentingnya gerakan bersama untuk menekan angka kemiskinan di Aceh Utara.

“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri, semua pihak harus berkolaborasi. Selain itu, kita juga tidak bisa fokus di satu sektor saja untuk mengintervensi kemiskinan. Semua elemen yang berpengaruh langsung bagi peningkatan angka kemiskinan harus benar-benar diperhatikan,” kata Azhari.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, langsung menginstruksikan jajarannya untuk sesegera mungkin mensinergikan berbagai program pembangunan Pemkab dengan program penanggulangan kemiskinan yang telah disampaikan oleh Wagub.

Sebagaimana diketahui, jumlah penduduk miskin terbanyak di Aceh, secara persentase memang Gayo Lues, namun dari jumlah Aceh Utara adalah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

Tinjau sejumlah proyek di Aceh Utara

Sementara itu, memasuki kunjungan kerja hari keempat, Wagub dan rombongan meninjau lokasi proyek pengerjaan lanjutan Objek Wisaya Pantai Bantayan. Melihat realisasi pengerjaan yang baru menyentuh angka 45 persen dari target 60 persen.

Wagub Nova menghimbau rekanan untuk memacu pengerjaan agar deviasi 15 persen dapat terkejar dan proyek dapat selesai tepat waktu.

“Komitmen sama saya tidak perlu, karena begitu tandatangan kontrak komitmennya tentu dengan hukum. Kami hadir disini bukan untuk mencari kesalahan tapi untuk menemukan masalah dan mencari solusinya, rekanan tidak perlu takut, jika menemukan masalah segera lapor, agar bisa kita tanggulangi bersama, karena jika sudah tersangkut masalah hukum pemerintah tentu tidak bisa membantu,” katanya.

Nova mengungkapkan, bahwa nantinya akan ada evaluasi terhadap kontraktor di Aceh. Jika berprestasi bagus maka akan kita rekomendasikan. “Jika tidak berprestasi bagaimana bisa kita rekomendasi? Idenya sangat bagus, pengembangan pariwisata. Jika pariwisata maju tentu akan berpengaruh bagi percepatan perputaran ekonomi masyarakat. Konsultan pengawas tolong di awasi dan dibantu agar pengerjaan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Selanjutnya, Wagub dan rombongan menuju ke lokasi pembangunan Jembatan Reyeuk Pangee. Proyek yang ditargetkan selesai 97 persen itu, baru selesai fisik 48 persen atau deviasi sebesar 49 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menjelaskan, bahwa lokasi proyek yang dikunjungi adalah proyek yang kemungkinan pengerjaannya tidak selesai. “Namun jika dipacu dan bekerja sungguh-sungguh, Insya Allah selesai juga.”

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Thaib, menyatakan berjanji dan optimis dapat menyelesaikan sejumlah proyek yang belum selesai. “Meski ada beberapa proyek yang belum mencapai target, namun kami yakin hingga tahap akhir semua proyek akan selesai. Untuk memacu proses pengerjaan, saya sudah menginstruksikan semua Kepala SKPK untuk tidak keluar daerah,” ujar Pria yang akrab disapa Cek Mad itu.

Untuk diketahui bersama, total proyek strategis di Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar Rp 182,4 miliar yang tersebar di 204 paket pengerjaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp89,5 miliar merupakan dana proyek Otonomi Khusus yang tersebar di 122 paket pengerjaan. Sedangkan sisanya sebesar Rp92,9 miliar yang terbagi dalam 82 paket proyek. [Aidil/rel]