Meski ditentang dosen, Cak Imin terima gelar Doktor HC

Surabaya (KANALACEH.COM) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Gelar kehormatan itu diwarnai penentangan dari sejumlah pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unair.

Sidang penganugerahan honoris causa bidang sosiologi politik untuk Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin digelar di Kampus C Unair, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (3/10).

Sejumlah pejabat negara dan pimpinan partai hadir, di antaranya Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Sumarno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Muhaimin memaparkan orasi ilmiah dengan tema Mengelola Kebhinnekaan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa. Dia menjelaskan bagaimana Indonesia mampu menyikapi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan etnis dan lainnya, sehingga tidak menjadi besar dan memecahkan persatuan bangsa, seperti terjadi di beberapa negara lain.

Menurut Muhaimin, nasionalisme yang terus terpupuk dan dibangun menjadi kunci, kendati dalam titik tertentu terjadi pertentangan dengan kelompok paham keagamaan tertentu yang radikal.

Tetapi sejauh ini, Indonesia masih mampu merekatkan bangsa. “Di berbagai negara di dunia, nasionalisme yang dibangun gagal,” ujarnya.

Pada bagian lain, gelar doktor honoris causa yang Muhaimin peroleh diwarnai pro dan kontra. Sejumlah dosen di FISIP Unair menentang pemberian gelar itu.

Muhaimin dinilai belum menelurkan karya nyata dan belum memberikan sumbangsih besar kepada bangsa, karena itu belum pantas dianugerahi gelar kehormatan secara akademik.

“Kami sudah berkirim surat tertutup kepada pihak rektorat,” kata perwakilan dosen penentang honoris causa bagi Muhaimin, Airlangga Pribadi, kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Promotor honoris causa untuk Muhaimin, Mustain menjelaskan, bahwa pemberian gelar kehormatan itu diusulkan oleh pihak Unair, bukan atas permintaan penerima gelar. Proses yang dilalui juga sesuai aturan yang ada.

“(Penentangan) itu saya anggap sebagai dinamika yang wajar di kehidupan kampus,” ujarnya. [Viva.co.id]