DPRA usulkan tambah tunjangan Rp 25 miliar, KAMMI Aceh: Utamakan kepentingan rakyat

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kebijakan anggota DPR Aceh yang mengusulkan penambahan tunjangan sebesar Rp 25 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBA 2017, mendapat kritik dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh.

Ketua KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad mengatakan, tambahan tunjangan anggota dewan itu sangat tidak relevan. Dimana saat ini masyarakat Aceh masih dibayangi oleh kemiskinan.

Meskipun, tunjangan itu sudah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, namun pihaknya menilai besaran itu berbanding terbalik dengan kondisi Aceh saat ini.

“Masih banyak rakyat Aceh yang miskin, pengangguran merebak, seharusnya anggota DPRA lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan sendiri,” kata Tuanku Muhammad, usai menggelar aksi damai di depan gedung DPRA, Selasa (26/9).

Untuk itu, pihaknya meminta agar anggota Dewan membatalkan penambahan tunjangan itu dan meminta para dewan agar meningkatkan kinerja dan bukan gaji yang selalu ditingkatkan.

“DPRA harus pro rakyat dari pada pro diri sendiri, segera tuntaskan penyelesaian 15 rancangan qanun yang belum selesai di tahun 2017. Itu lebih baik dari pada menambah tunjangan,” ujar dia.

Menanggapi hal itu, anggota DPRA, Abdullah Saleh menyebutkan, usulan tambahan tunjangan itu bukan untuk gaji para anggota dewan.

Namun, kata dia, tambahan itu ialah tunjangan yang masuk dalam aturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Tunjangan itu termasuk juga dalam perlengkapan dan fasilitas ruangan kerja dewan.

“Jadi kami DPRA hanya menyesuaikan saja dengan PP ini dan diperintahkan kepada semua provinsi kabupaten/kota dan ini akan dikoreksi lagi oleh Kemendagri setelah kita susun,” katanya. [Randi]