Dirjen Kemenhub ditangkap KPK, Istana: Presiden sudah ingatkan jauhi korupsi!

Jakarta (KANALACEH.COM) – Otoritas Istana Kepresidenan angkat bicara soal kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarka‎n operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. Adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Budiono yang diciduk KPK.

Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, hingga saat ini belum terdapat informasi terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil Menteri Perhubungan terkait OTT ini.

Hanya saja, Johan menekankan bahwa Jokowi telah berulang kali mengatakan kepada seluruh pejabat pemerintah untuk menjauhi korupsi.

“Yang pasti, Presiden selalu menyampaikan kepada semuanya, tidak hanya kepada Kemenhub saja. Tapi ke semuanya untuk menjauhi korupsi,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8).

Pejabat pemerintah juga diminta untuk menggunakan uang negara secara layak. Sebab, anggaran negara adalah amanah yang dititipkan untuk dikelola demi kesejahteraan masyarakat.

“Kemudian menggunakan anggaran keuangan negara itu secara proper dan tidak mencuri uang rakyat,” ujarnya.

Johan Budi menambahkan, saat ini upaya pembenahan masih terus dilakukan. Kesadaran pejabat pun diharapkan dapat meningkat sehingga tak lagi menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.

“Bahwa masih ada satu dua melakukan itu kan, upaya untuk terus melakukan pembenahan. Saya kira tidak hanya di Kementerian Perhubungan kalau bicara soal itu,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ‎Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta maaf kepada masyarakat lantaran masih ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya.

“‎Saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Kemenuhub komit terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pembersihan korupsi dan sebagainya, seperti yang kita lakukan satu tahun lalu. Oleh karenanya saya sampaikan maaf,” kata Budi Karya.

Ia juga mengapresiasi OTT yang dilakukan oleh KPK. Kendati demikian, ia mengaku belum dapat menyampaikan pernyataan apapun lantaran ‎belum ada pernyataan resmi dari KPK. “Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi KPK dan saya belum bisa bicara apa-apa,” tutur Budi Karya.

Ia menambahkan, OTT yang dilakukan KPK akan menjadi momentum bagi Kemenhub untuk melakukan pembersihan oknum-oknum pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Kemenhub. [Okezone]