Akademisi: Pejabat perlu jaga tutur kata dan tingkah laku

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pernyataan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam acara Rakerda PDI P Aceh pada Sabtu (19/8) yang dimuat dalam Harian Serambi Indonesia, Minggu (20/8) mendapat banyak respon dari berbagai kalangan, termasuk dari akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Saifuddin Bantasyam.

Saifuddin Bantasyam, dosen yang pernah mengajar mata kuliah Komunikasi Politik di FISIP Unsyiah mengaku senang karena sudah banyak pihak yang menyadari betapa pentingnya komunikasi, termasuk komunikasi politik.

Di dalam status facebook pribadinya, Senin (21/8) Saifuddin Bantasyam menulis bahwa pejabat yang berbicara selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh publik, bahkan tingkah laku pejabat.

“Saat pejabat atau elite berbicara, selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Bahkan saat sedang tidak berbicara pun, pejabat (tingkah lakunya) mendapat perhatian publik,” tulis Saifuddin Bantasyam. Kanalaceh.com telah mendapat izin dari Saifuddin Bantasyam mengutip status facebook pribadinya.

Itu sebabnya, lanjut tulisan itu, pejabat perlu menjaga tutur kata dan tingkah laku.

“Itu sebabnya ada nasihat, pejabat perlu menjaga tutur kata dan tingkah laku. Di era gadget saat ini, keharusan menjaga kata dan laku itu semakin penting dan perlu, karena bisa menjadi viral beberapa detik kemudian,” lanjutnya.

Jadi, menurutnya, komunikasi yang baik akan berujung baik meskipun bisa juga disalah artikan, dan komunikasi yang buruk berakhir buruk. Jarang sekali komunikasi yang buruk diartikan sebagai komunikasi yang baik.

Di akhir tulisan, Saifuddin menyarankan agar pejabat atau siapapun yang berpidato untuk menyampaikan poin-poin yang penting saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Di dalam dunia public speaking, ada istilah Less is More (bersedikit-sedikitlah), sampaikan poin-poin yang penting saja-lah, saat berpidato. Jika berlebihan, terlalu panjang, bertele-tele, maka potensi tergelincir semakin besar,” tulisnya.

Diketahui sebelumnya, Nova Iriansyah pada Sabtu (19/8) lalu saat memberi sambutan acara Rakerda PDI P Aceh mengatakan bahwa sudah mulai ada gejala Pemerintah Aceh dihempang di DPRA. Atas pernyataan itu, pidatonya pun mendapat kritikan dari banyak pihak.

Namun, pada Minggu (20/8) dilansir aceh.tribunnews.com, Nova Iriansyah pun telah meminta maaf kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan dan anggota DPRA yang terganggu atas pernyataanya.

“Tidak benar DPRA menghempang program-program pemerintah Aceh, karena pemerintah Aceh baru saja berjalan selama 2 bulan,” kata Nova. [Aidil Saputra]