Asmara minta Pemerintah pindahkan Kota Administrasi Aceh Utara ke Lhoksukon

Lhoksukon (KANALACEH.COM ) – Aliansi Masyarakat Aceh Utara (Asmara) melakukan audiensi ke Mapolres Aceh Utara terkait rekomendasi rapat Asmara dengan 35 LSM dalam beberapa waktu yang lalu.

Koordinator Asmara Mukhtaruddin kepada kanalaceh.com mengatakan berdasarkan hasil rapat pihaknya dengan 35 LSM telah menghasilkan 9 poin rekomendasi.

“Kita sudah menyerahkan rekomendasi itu kepada Anggota DPR-RI Komisi IX pada saat rapat dengar pendapat beberapa hari yang lalu di Gedung Panglateh,  hari ini kita melanjutkan untuk melakukan audiensi dan silaturahmi dengan pihak Polres Aceh Utara,” ujarnya, Rabu (26/7).

Sembilan poin rekomendasi itu di antaranya, mendesak pemerintah pusat  untuk dapat memperioritaskan segera mungkin pemindahan kantor administrasi Ibu Kota Aceh Utara ke Lhoksukon.

Kemudian  segera mencari solusi terkait aset Pemerintah Aceh Utara yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe, Pemkab Aceh Utara agar dapat mengelokasikan anggaran APBK-P tahun 2017 untuk pelaksanaan tata ruang Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon.

Pada Poin selanjutnya dijelaskan, Pemkab Aceh Utara didesak memanfaatkan aset pemerintah yang ada di Lhoksukon untuk menjalankan roda pemerintahan sementara.

Kemudian Pemkab Aceh Utara agar memfungsikan Pasar Terpadu di Kota Lhoksukon, dan Puskesmas Lhoksukon diminta ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum sementara.

”Bersarkan PP no 18 Tahun 2003 tentang perpindahan Ibu Kota  Kabupaten Aceh Utara dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon diundangkan dan ditetepkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 7 Maret 2003 lalu,” kata Mukhtar di hadapan Waka Polres.

Mendengar rekomendasi yang dibaca tersebut, Kompol Suwalto mengatakan, pemindahan Ibu Kota Aceh Utara ke Lhoksukon harus dilihat dari dua sisi.

“Di sisi lain mungkin pemkab Aceh Utara belum ada fasilias di Lhoksukon, karena Aceh Utara minim anggaran, sehingga pemindahan lama,” kata Waka Polres .

Di akhir pertemuan, pihak Polres meminta kepada semua LSM yang ada di Aceh Utara untuk mendukung kemajuan Aceh Utara. [Rajali Samidan]