Wagub minta OJK lindungi masyarakat dari praktik keuangan yang menyimpang

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT, menyebutkan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan di Aceh telah banyak memberikan edukasi dan perlindungan terkait layanan jasa keuangan di Aceh. Hal itu sangat membantu karena masyarakat telah mendapatkan perlindungan dari segala bentuk layanan jasa keuangan yang berpotensi merugikan.

“Yang terpenting dari kehadiran OJK adalah mencegah penyelewengan dalam industri keuangan sehingga masyarakat terlindungi dari praktik keuangan yang menyimpang,” kata Wagub Nova saat menghadiri peresmian Kantor OJK Aceh di Pango Banda Aceh, Senin (17/7).

Pemerintah Aceh, kata Nova, sangat mendukung keberadaan OJK, sebagai bentuk tanggungjawab moral untuk melindungi hak-hak keuangan masyarakat.

Sejauh ini di Aceh memang tidak pernah mencuat kabar tentang adanya masyarakat Aceh yang menjadi korban lembaga jasa keuangan bodong. Hal itu menjadi bukti bahwa kehadiran OJK telah berhasil mendorong proses intermediasi sektor keuangan sehingga relasi antara masyarakat, perbankan dan lembaga jasa keuangan berjalan sangat baik.

Apalagi, dari tahun ke tahun pergerakan ekonomi masyarakat Aceh semakin meningkat sehingga kebutuhan atas layanan perbankan dan jasa keuangan juga meningkat. Data ini dapat dilihat dari meningkatnya dana simpanan pihak ketiga di berbagai lembaga perbankan. Dalam dua tahun terakhir ini saja, simpanan pihak ketiga itu naik hingga mencapai 13 persen. Fakta itu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin menguat.

“Hubungan ini harus kita pelihara agar aktivitas ekonomi terus berkembang. Karena itu dibutuhkan adanya pengawasan dan  pemeriksaan terhadap semua layanan perbankan yang ada,” kata Nova.

Sementara itu, Muliaman Darmansyah Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyebutkan kehadiran lembaga keuangan tersebut di Aceh tentunya akan menarik lembaga keuangan lainnya sehingga perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi akan ada di Aceh.

“Kredibilitas OJK sangat menentukan kemajuan provinsi Aceh,” kata Muliaman. Kehadiran OJK, katanya harus bisa ikut serta dalam proses pembangunan industri dan ekonomi Aceh.

Kehadiran OJK di Aceh, diharapkan berdampak pada perkembangan ekonomi nasional dan bermanfaat bagi ekonomi daerah. Ke depan, kata Muliaman pembangunan tidak lagi bisa disandarkan pada anggaran yang bersumber dari APBN dan APBA. Investasi swasta dan mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk terwujudnya proses pembangunan di Aceh.

“Aceh punya potensi ekonomi besar. Kita perlu modal untuk membangun Aceh. Karena itu mari kita bersama memperbaiki Iklim investasi di daerah ini,” kata Muliarman. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kehadiran OJK termasuk dalam hal membuka proyek investasi dan membuka akses ekonomi mikro di seluruh pelosok.

“Tugas kita semua untuk membuka akses ekonomi secara lebih luas dan merata. Jangan sampai menimbulkan ketimpangan,” kata Muliaman. Ia menegaskan, OJK bersama pemerintah akan mencoba mencari terobosan untuk mengembangkan potensi yang ada di Aceh sehingga semua akses keuangan terbuka hingga ke seluruh Aceh. [Randi/rel]