YARA minta anggota DPRK Aceh Utara yang absen paripurna di PAW

Lhokseumawe (KANALACEH.COM) – Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin menilai gagalnya paripurna empat qanun karena absennya sebagian anngota DPRK Aceh Utara merupakan cerminan dan perilaku tidak baik sebagai wakil rakyat.

“Kami memantau dan melakukan investigasi langsung ke DPRK terhadap gagalnya paripurna tersebut. Rapat paripurna tersebut sebelumnya sudah ada kesepakatan di antara ketua fraksi dan sepakat untuk melakukan paripurna pada ajumat lalu, dan undangan juga telah disebarkan, tetapi pada hari yang ditentukan sebagian besar anggota dewan tidak hadir dalam paripurna tersebut,” katanya dalam siaran pers kepada Kanalaceh.com, Senin (12/6).

Dampaknya, sambung Safaruddun, tentu sangat merugikan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seperti Raqan Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cut Meutia yang memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk mengumpulkan PAD dan puskesmas dapat mengutil retribusi bagi masyarakat non BPJS.

Lalu, Raqan Izin Usaha Perikanan untuk  memudahkan nelayan dalam mengurus ijin menangkap ikan sejauh batas laut yang dikelola oleh kabupaten sejauh 4 mil.

“Qanun ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengutip retribusi dalam pelayanan perizinan,” sebutnya.

Ditambahkannya, Raqan Izin Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk mengatur dan menata aset-aset daerah, seperti alat berat dan aset lainnya yang dapat menghasilkan PAD bagi daerah.

Dilanjutkannya, Raqan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh Utara dari konvensional ditransisikan (spin off) menjadi BPR Syariah Aceh Utara.

“Keempat qanun tersebut kami nilai sangat berpengaruh bagi pembangunan daerah yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan anggota dewan untuk memajukan daerah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Safaruddin.

Untuk itu, YARA meminta kepada seleluruh ketua partai di Aceh Utara yang anggota dewannya mangkir pada paripurna tersebut agar segera di pergantian antar waktu (PAW) kan dengan kader partainya yang amanah.

“Kami menunggu tindakan tegas dari para ketua partai dua minggu semenjak hari ini,” pungkasnya. [Aidil/rel]