Kementerian Pertanian mengeluh dana program cetak sawah terbatas

Jakarta (KANALACEH.COM) – Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Pending Dadih Pemana, mengatakan dana yang tersedia untuk program cetak sawah dan perluasan lahan pertanian masih terbatas.

Pelaksanaan program cetak sawah dimulai dari proses pembukaan lahan, yaitu penebangan pohon dan pembersihan lahan, yang semuanya dilakukan dengan alat berat. Lalu dilanjutkan dengan penyisihan top soil, perataan lahan kembali ke posisi semula, hingga pembuatan jaringan irigasi dan gorong-gorong di sekitar area lahan.

“Kegiatan irigasi ini tidak ada anggaran yang tersedia, tapi ada komitmen dari kita untuk menyediakan gorong-gorong,” ujar Pending, dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/4)..

Pending menuturkan hal itu untuk membantu petani dan meningkatkan produktivitasnya di masing-masing daerah. Dia mengatakan rencana anggaran biaya (RAB) konstruksi cetak sawah di 2016 untuk 138 kabupaten sebesar Rp 16 juta per hektar, dan khusus untuk daerah Maluku dan Papua sebesar Rp 19 juta per hektar.

“Kajian dari Univ Padjajaran merekomendasikan Rp 16 juta, dari Univ Hasanudin Rp 26 juta, UGM Rp 34 juta, dan IPB Rp 28 juta, pembedanya di beberapa komponen saja,” katanya. Adapun komponen kegiatan yang dimaksud itu termasuk galian tanah untuk embung.

Pending menuturkan saat ini proses evaluasi program cetak sawah telah berlangsung, yang melibatkan pihak ketiga independen yaitu Universitas Padjajaran, yang dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Lampung Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

“Hasil evaluasi terkait dengan survei investigasi desain dan perencanaan cetak sawah,” ucapnya.

Menurut Pending, sebagian survei investigasi desain yang dilakukan tidak memenuhi syarat teknis untuk dilakukan cetak sawah, karena sebagian unit cost atau anggaran yang terlalu kecil. Dia pun mengakui koordinasi antar instansi terkait dalam program ini masih lemah, sehingga kurangnya dukungan yang diberikan. “Rekomendasi yang diberikan adalah perencanaan survei investigasi desain yang perlu ditingkatkan.”

Pending berujar pelaksanaan konstruksi perlu diawali dengan review survei investigasi desain, sebab akan digunakan sebagai pedoman. Seleksi survei juga dilakukan lebih ketat dan dalam penetapan RAB peru dilakukan desain RAB. Dia menilai dalam penyempurnaan fisik cetak sawah juga perlu melibatkan partisipasi petani. “Total realisasi cetak sawah pada 2016 lalu hanya 98 persen, karena ada kesulitan dalam hal kondisi lokasi.” [Tempo]