DPRA diminta kritisi PP Nomor 5/2017 tentang KEK Arun

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Aliansi Mahasiswa Unsyiah (AMU) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk pro rakyat dalam menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Ketua AMU, Muhammad Rafi menilai bahwa para anggota dan pimpinan DPRA terlihat tidak tertarik untuk memperjuangkan KEK Arun Lhokseumawe.

“DPRA terlihat adem dalam menyikapi persoalan tersebut, kami meminta pihak dewan untuk bersikap pro rakyat dan memperjuangkan KEK Arun. Ini menyangkut kemaslahatan rakyat Aceh,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Selasa (28/3).

Menurutnya, KEK menjadi jalan keluar terhadap persoalan kemiskinan di Aceh. Maka para stakeholder di Aceh harus kritis terkait masalah ini, sebab akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat.

“DPRA harus turut mengkritisi keputusan Jokowi dalam PP Nomor 5 Tahun 2017,” tegas Rafi.

Dikatakannya, polemik KEK Arun Lhokseumawe ini diharapkan tidak mengulang sejarah lama yang telah terjadi pada saat PT Arun LNG masuk ke Aceh.

“Ini persoalannya untuk anak cucu kita, jangan sampai sejarah PT Arun LNG yang lalu terulang lagi, justru kita harus belajar dari sejarah. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana rakyat Aceh dapat menikmati hasil dari KEK Arun dengan pengelolaan yang dipegang Pemerintah Aceh,” pungkas Rafi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 5 Tahun 2017 pada 17 Februari 2017. Soedarmo yang pernah menjabat sebagi Plt Gubernur Aceh bertanggung jawab atas penandatanganan dan pengusulan KEK Arun Lhokseumawe.

Penandatangan PP tersebut dinilai Rafi mengalami cacat administrasi, dimana sebelumnya Pemerintah Aceh sebagai pengusul KEK Arun Lhokseumawe. Namun, pada penandatanganan tersebut Pemerintah Aceh malah menjadi partner konsorium BUMN dalam pengusulan yang diwakili oleh PDPA. [Aidil/rel]