Humas dan Perubahan

Oleh: Ridha Yuadi

THE Power of Credibility and Trust! Demikian tema besar workshop The 2nd Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017, yang berlangsung di Ballroom Hotel Harris Sunset Road, Pulau Dewata, Bali, Jumat (24/3). PRIA 2017 adalah kompetisi nasional Public Relation.

Dalam even yang digagas Majalah PR Indonesia ini, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh berhasil meraih Pemenang Utama, Kategori Media Internal Award 2017. Humas sukses membawa pulang “emas” untuk kelas video profil terbaik.

Takjub! Penghargaan ini amat prestisius dan membanggakan. “Prestasi ini merupakan kolaborasi dari kerja keras seluruh tim yang mampu menyampaikan berbagai visi misi dan capaian Pemerintah Aceh dengan baik kepada khalayak dalam bentuk video profil,” ujar Mulyadi Nurdin, Lc, MH, Kepala Biro Humas & Protokol Setda Aceh.

Video profil. Ya, media audio-visual berdurasi 3,18 menit itu, menjabarkan 10 program prioritas Pemerintah Aceh, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintah, (2) Keberlanjutan Perdamaian, (3) Dinus Islam, Sosial, Adat & Budaya, (4) Ketahanan Pangan & Nilai tambah Pertanian, (5) Penanggulangan Kemiskinan, (6) Pendidikan, (7) Kesehatan, (8) Infrastruktur yang Terintegrasi, (9) Sumber Daya Alam Berkelanjutan, dan (10) Lingkungan hidup serta Kebencanaan.

Pasca “Merdeka” dari Biro Hukum melalui Qanun Aceh Nomor 4 dan 5 Tahun 2007 silam, wajah Biro Humas memang berubah banyak.

Government Public Relation adalah mulutnya institusi, yang terus menyajikan informasi dan “edukasi” kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah, aktivitas dan capaian program Pemerintah Aceh secara terbuka, cepat, tepat dan akurat.

Tak ubahnya bak prajurit “penata jalan” yang menempati garda terdepan medan pertempuran. Humas pun menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan tujuan-tujuan dan citra lembaga. Termasuk “memadamkan api” jika muncul “signalement” kebakaran.

Dalam perspektif ilmu komunikasi, memang ada istilah komunikasi persuasif, yakni komunikasi yang membujuk, mengajak atau merayu. Semakna dengan makna dasar Dakwah, yakni mengajak atau menyeru.

Dakwah juga merupakan seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha mengubah kondisi kepada situasi yang lebih sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Anjuran untuk berdakwah dengan kiat yang baik dan penuh hikmah adalah substansi dakwah. Berbeda dengan konsep propaganda, yang identik dengan manipulasi dan distorsi Informasi.

Sebagai komunikator publik, Humas Pemerintah Aceh telah bertindak sebagai mediator yang proaktif menjadi “jembatan” antara pemerintah dengan rakyatnya; melalui rute pokok operasional, yaitu komunikasi dua arah, timbal baik (two ways communications). Artinya, bukan saja menyampaikan apa yang diinginkan Pemerintah, tetapi sekaligus juga menyerap perihal yang dikehendaki publik, sehingga mendapatkan umpan balik, yang kemudian bisa memperbaiki program yang sedang berjalan.

Dan yang lebih dahsyat lagi adalah pranata Humas “ridha” membuka pintu bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Maka tak heran, jika tahun lalu, Pemerintah Aceh berhasil menyabet tropi runner-up, tata kelola keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Publik (KIP).

Lalu, bagaimana filosofi “The Power of Credibility and Trust”? Tunggu ulasannya, minggu depan. Sekali lagi, prestasi gemilang yang torehkan Biro Humas & Protokol Setda Aceh, dalam kompetisi PRIA 2017 yang diselenggarakan di Provinsi yang pada awal Maret, dikunjungi Raja Salman itu, patut diapresiasi. Excellent!

*Penulis merupakan Sekretaris Eksekutif SiPADE Institute