Pembangunan rumah murah terganjal aturan Daerah

Jakarta (KANALACEH.COM) – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memprediksi, realisasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak bisa mencapai target yang ditetapkan asosiasi.

Seharusnya ada sekitar 15 ribu unit rumah yang dibangun pada kuartal I 2017.

Namun Ketua Dewan Pertimbangan Apersi Eddy Ganefo mengatakan, rencana pembangunan itu terganjal sejumlah peraturan daerah yang belum selaras dengan percepatan izin yang dituangkan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi ke-13.

“Masih ada sejumlah peraturan dari pemda yang belum dicabut, padahal sudah ada percepatan dari paket kebijakan ekonomi,” ujar Eddy, Minggu (26/3).

Selain belum sejalan dengan paket kebijakan ekonomi ke-13, menurutnya, masih banyak aturan di tingkat pemda, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Walikota (Perwako) yang belum selaras dengan beberapa dasar hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 668/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan MBR di daerah.

“PP bahkan SE Mendagri bahkan sudah dikeluarkan, kami juga selalu komunikasikan. Tapi mungkin pola berpikir susah diubah dan masih banyak pemburu rente di daerah,” imbuh Eddy.

Masalah pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang masih lama juga memperlambat pembangunan rumah. Padahal dalam paket kebijakan ekonomi ke-13, IMB menjadi salah satu perizinan prioritas yang harus dipangkas waktunya.

“Dominannya di IMB, tapi sebetulnya macam-macam, tergantung daerahnya untuk izin yang belum sama, misalnya ada juga yang lama di pemberian izin Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin),” jelas Eddy.

Oleh karenanya, Eddy berharap pemda di tiap-tiap daerah segera menerbitkan aturan percepatan perizinan sesuai dengan sejumlah payung hukum percepatan pembangunan rumah bagi MBR yang telah diterbitkan pemerintah pusat.

“Kalau perlu, pemerintah pusat beri surat teguran kepada pemda yang masih belum menerbitkan surat izin percepatan pembangunan rumah bagi MBR,” kata Eddy.

Hal ini tentu saja, lanjut Eddy, untuk mencapai target pembangunan sejuta rumah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo setiap tahunnya. Jika tercapai, bidikan pembangunan rumah untuk MBR yang ditargetkan Apersi, 100 ribu unit tahun ini, pun berhasil.

Target itu sendiri berkaca dari realisasi pembangunan rumah bagi MBR di tahun lalu, yang disebut Apersi mampu mencapai 80 ribu unit.

PKS Terlambat

Selain terjegal aturan pemda yang belum selaras dengan pemerintah pusat, Eddy menyebutkan, kendala lain yang harus dihadapi para pengembang di tahun ini adalah terlambatnya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Kemarin ada masalah di PKS sehingga ada penundaan untuk pelaksanaan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari kementerian dan bank teknis penyelenggara,” paparnya.

Eddy menuturkan, terlambatnya penandatangan PKS terjadi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan sejumlah perbankan yang biasa memberikan fasilitas KPR kepada nasabahnya, khususnya perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini pada akhirnya membuat pembangunan rumah sedikit molor dari target awal, terutama yang di dekat pusat kota. Namun, untuk perumahan yang dibangun di daerah, kendala utamanya tetap dari peraturan pemda. [cnn]