Pejabat pemerintahan dan dewan Banda Aceh ikut sosialisasi pencegahan korupsi

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Para pejabat pemerintahan dan anggota dewan Banda Aceh mengikuti sosialisasi Koordinasi Supervisi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Korsubgah) KPK-RI di Aula Lantai IV Gedung A Balai Kota Banda Aceh, Kamis (9/3/). Materi sosialisasi disampaikan oleh Ketua Korsupgah KPK Wilayah Aceh Ardiansyah.

Pejabat Pemko Banda Aceh yang hadir di antaranya Sekda Bahagia bersama para Asisten dan Kabag di lingkungan Setdako Banda Aceh, serta para Kepala SKPK dan Camat se-Banda Aceh. Hadir pula Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah bersama puluhan anggota dewan lainnya.

Pada kesempatan itu, Ardiansyah menyampaikan ada 30 delik pidana korupsi yang ditangani KPK berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kami hanya akan bekerjasama dan membantu daerah yang komit melakukan perbaikan,” tegasnya.

“Khusus soal pengelolaan APBD, kami lebih banyak membahas pada sisi perencanaan terutama dengan Bapedda. Kebanyakan kasus yang berhasil diungkap KPK terjadi di hilir, padahal padasaat perencanaan sudah bermasalah,” katanya.

Ia lalu menyebutkan, membangun sistem pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara instan. Pria berkacamata ini mencontohkan Pemko Surabaya yang membutuhkan waktu 10 tahun lebih. “Pemko Surabaya mulai melakukan perbaikan sejak 2003, dan sekarang mereka memiliki sistem e-goverment paling lengkap di Indonesia.”

“Menangkap orang cukup KPK sendiri, tapi untuk pencegahan KPK tidak mungkin melakukannya sendiri, harus bersama-sama. Kami butuh peran serta semua pihak, masyarakat, LSM, eksekutif dan juga legislatif. Di Indonesia sampai dalam hal pengadaan Al-Quran pun terjadi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu upaya pencegahan korupsi yang saat ini digalakkan KPK yakni mereplikasi best practice tata kelola pemerintahan berbasis IT di suatu daerah ke daerah lainnya. “Tapi ingat, sistem aplikasi IT sekalipun tidak menjamin tak ada korupsi, tetap kembali lagi ke manusianya.”

Ardiansyah juga mendorong pihak legislatif untuk memaksimalkan tugas, fungsi, peran dan wewenangnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi berbasis IT untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya kepada eksekutif lewat aplikasi basis IT. IT itu ibarat pintu masuk bagi semua pihak untuk dapat berperan dalam proses pembangunan,” pungkasnya pada acara yang dilanjutkan dengan sesi diskusi para pihak yang hadir. [Aidil/rel]