Madrasah swasta di Daerah minim perhatian Pemerintah

Jakarta (KANALACEH.COM) – Madrasah menjadi institusi pendidikan berbasis Islam yang diandalkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, kondisi madrasah masih timpang. Ada yang sudah maju, namun banyak juga yang masih terbelakang.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti memaparkan, kesenjangan antara madrasah masih terjadi, terutama di daerah perdesaan. Jangankan bersaing dengan sekolah Islam bertaraf internasional, kondisi madrasah swasta saja terkadang jauh di bawah madrasah negeri.

“Kesenjangan terlihat sekali, masih ada dikotomi. Orang yang mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang high class, padahal kalau di desa yang penting anaknya sekolah dengan berbagai keterbatasan,” katanya, Selasa (7/3).

Endang menyebut, madrasah negeri selalu mendapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan madrasah swasta yang di daerah kondisinya memprihatinkan. Mereka mengalami kesulitan dalam biaya operasional pendidikan, termasuk untuk menggaji guru.

“Ada guru yang harus jalan kaki tujuh kilometer, sementara honor yang mereka dapatkan hanya Rp150 ribu per bulan. Apalagi akan menghadapi UNBK ini tampak sekali kesenjangannya,” ujarnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menambahkan, kesetaraan pendidikan harus dibangun. Hal ini turut diperjuangkan oleh Komisi VIII DPR RI supaya pemerintah mau berpartisipasi membantu madrasah-madrasah yang masih minim fasilitas.

“Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pendidikan itu untuk semua, bukan hanya yang milik pemerintah (negeri) saja,” ujarnya. [Okezone]