JK sebut konflik di Aceh bukan masalah Agama

Jakarta (KANALACEH.COM) – Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengakui, kesenjangan sosial atau ketidakadilan masih menjadi masalah utama di bangsa ini.

Dikatakan, jika ketidakadilan ini terus dibiarkan bisa menjadi pemicu konflik horizontal. Sepuluh dari 15 konflik yang memakan korban jiwa lebih dari seribu orang terjadi karena ketidakadilan. JK mengungkapkan, masih ada kesenjangan antara orang kaya dan miskin yang terlalu jauh.

Menurut dia, Indonesia berada di urutan ketiga setelah Rusia dan Thailand sebagai negara dengan kesenjangan tertinggi. Yang berbahaya, kesenjangan atau ketidakadilan itu bisa memicu konflik sosial dengan korban ribuan orang seperti di Aceh.

”Di Aceh bukan masalah agama. Ini masalah Aceh kaya, tapi kekayaan Aceh tidak dinikmati di Aceh sebanyak banyaknya. Sama daerah lain,” ujar JK saat membuka rapat kerja nasional Institut Lembang Sembilan, di Jakarta, kemarin (6/3).

Selain di Aceh, konflik juga pernah terjadi di Poso sekitar 3.000 orang tewas dan di Ambon ada 5.000 orang jadi korban jiwa. Kesenjangan atau ketimpangan itu dinilai dengan Gini Ratio yang punya skor 0 hingga 1.

Data Gini Ratio terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan ketimpangan pengeluaran pada September 2016 itu mencapai 0,394. Angka tersebut memang turun dari Gini Ratio Maret 2016 sebesar 0,397. Sedangkan Gini Ratio September 2015 sebesar 0,402 poin.

Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2016 ada 27,76 juta orang atau 10,70 persen dari total populasi. Sedangkan pada Maret 2016 ada 28,01 juta orang atau 10,86 persen.

Untuk mengatasi kesenjangan itu, tidak bisa diselesaikan hanya membuat peraturan mulai undang-undang, keputusan presiden (kepres), hingga peraturan daerah.

JK menyatakan, Indonesia sudah begitu banyak peraturan. Bahkan, dalam pembuatan teknis aturan juga tidak efisien dan cenderung berbelit-belit.

”Kalau di Amerika Serikat, Trump (Presiden Donald Trump) menandatangani executive order yang kita di sini namanya Kepres itu satu halaman. Kita bisa bisa 20 sampai 23 halaman,” ujar dia.

Banyaknya lembaran keppres itu karena terlalu panjang menjelaskan pertimbangan dan penjelasan teknis. “Padahal isinya cuma mengangkat. Itu semua kita perbaiki,” tambah JK yang dua kali menjadi wakil presiden itu.

Menurut dia, kesenjangan sosial itu hanya bisa diatasi dengan pembangunan ekonomi yang membuat bangsa maju. Tapi, juga harus adil. ”Kemajuan itu nilai tambah, produktivitas,” kata dia.

Dia mencontohkan ukuran peningkatan produktivitas itu sawah satu hektare yang sebelumnya hanya menghasilkan padi lima ton menjadi tujuh ton. Termasuk pula peningkatan komoditas seperti cengkih hingga cokelat.

”Adil baru tercapai kalau orang kaya bayar pajak secara bagus yang betul. Kemudian yang tidak mampu kita kasih bantuan, kredit usaha,” tutupnya. [Fajar.co.id]