Ini penjelasan Jokowi terkait isu tenaga kerja Cina banjiri Indonesia

Karawang (KANALACEH.COM) – Presiden Joko Widodo, menyatakan isu tenaga kerja asing (TKA) asal Cina terlalu dibesar-besarkan. Jokowi menilai, tidak masuk akal bila TKA ilegal Cina membanjiri Indonesia.

“Logikanya di mana. Masa, ada warga Tiongkok sampai 10 juta hingga 20 juta di kita,” ujar Jokowi, saat membuka Program Pemagangan Nasional di Karawang, Jumat (23/12).

Menurut Jokowi, jumlah besar warga Cina di Indonesia untuk berwisata bukan untuk bekerja apalagi menjadi TKA ilegal. Justru, Indonesia saat ini sedang membidik turis asal negeri Tirai Bambu tersebut.

Jokowi mengatakan tidak mungkin warga Cina ke Indonesia memilih untuk bekerja. Sebab, upah di Indonesia jauh lebih kecil dari Cina. Dengan begitu, Jokowi mengatakan bila menyikapi suatu permasalahan harus memakai logika. Hal ini agar isu yang dihembuskan tidak meresahkan masyarakat.

Menurut Jokowi, tenaga kerja asal Cina yang masuk ke Indonesia, hanya 21 ribu orang. Jumlah tersebut, jauh lebih sedikit dibanding dengan TKI yang bekerja di Malaysia, Arab Saudi ,dan negara lainnya. “TKI kita saja di Malaysia lebih dari dua juta, di Arab Saudi lebih dari sejuta,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan pihaknya ingin turis asal Cina bisa masuk ke Indonesia. Total wisatawan asal Cina ini ditarget mencapai 10 juta orang. Turis asal Cina ini, kata Jokowi, ternyata diperebutkan oleh sejumlah negara. Termasuk, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengatakan, sepanjang 2016 ada 673 TKA yang bermasalah. Jumlah itu di antaranya, 587 merupakan TKA ilegal, karena tak punya izin kerja. Sisanya, kasus pelanggaran izin.  “Mereka, WNA asal Tiongkok, Jepang, Korsel, India, dan lainnya,” ujar Hanif.

Menyikapi persoalan membeludaknya tenaga kerja asal Cina, Hanif mengaku, tak perlu dirisaukan. Hal ini karena, pemerintah tidak akan tinggal diam saja. Bila ada masalah dengan TKA, maka akan langsung disikapi. Apalagi, saat ini kerja sama lintas sektoral sudah terjalin dengan baik.

“Kita sudah tingkatkan pengawasan. Jika ada masalah, maka Imigrasi, kepolisian, disnaker dan lainnya akan langsung bergerak,” ujarnya. [Republika]