Malaysia tampik campuri Indonesia soal Rohingya

Jakarta (KANALACEH.COM) – Pemerintah Malaysia menampik ada upaya mencampuri urusan dan kepentingan Indonesia terkait isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Hal ini disampaikan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Zahrain, menanggapi Perdana Menteri Najib Razak yang menyebut nama Presiden Indonesia Joko Widodo saat berpidato mendukung etnis minoritas muslim itu.

“Menyebut nama Jokowi dalam pidato itu bukan dimaksudkan untuk mencampuri urusan dan kepentingan Indonesia dalam isu Rohingya ini,” ucap Zahrain di Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta, Kamis (22/12). Dia menjelaskan, dalam pidato itu, Najib hanya ingin mengajak Jokowi sebagai kerabatnya dan Indonesia sebagai negara muslim untuk sama-sama mengangkat isu Rohingya.

Zahrain menyebut masalah ini sebagai “masalah regional yang patut diselesaikan bersama.”

Pada aksi solidaritas Malaysia bagi Rohingya beberapa waktu lalu, Najib menyatakan telah meminta Presiden Joko Widodo untuk menggelar unjuk rasa serupa untuk menekan Myanmar membantu dan melindungi etnis Rohingya di negaranya.

Dia menyebut penganiayaan yang diduga dilakukan militer Myanmar ini sebagai penghinaan terhadap Islam.

Secara umum, menurut Zahrain, Malaysia menginginkan ASEAN bisa berperan lebih aktif lagi dalam menanggapi dan menangani isu kekerasan yang menimpa etnis minoritas Muslim, khususnya kaum Rohingya di Myanmar.

Karena itu, dia juga mengapresiasi pertemuan para menteri luar negeri negara ASEAN di Yangon, Myanmar, membahas permasalahan tersebut belum lama ini.

“Pertemuan ASEAN kemarin adalah suatu langkah positif dalam penanganan isu Rohingya ini. Malaysia berharap tindakan positif ASEAN ini akan terus berlanjut,” kata Zahrain.

Dia juga menegaskan, protes keras yang selama ini digaungkan Malaysia dilakukan guna mendorong negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, sebagai salah satu negara besar di kawasan, agar mulai menganggap isu Rohingya sebagai isu penting.

Sebagai negara mayoritas penduduk Muslim dan memiliki hubungan diplomatik yang dekat, Zahrain berharap Malaysia dan Indonesia bisa bersama-sama mengangkat isu ini supaya negara ASEAN lainnya mau turut membantu menuntaskan masalah Rohingya tersebut. Malaysia belakangan memang sangat vokal menyatakan protesnya kepada pemerintah Myanmar.

Malaysia bahkan menyatakan bahwa kekerasan dan pembunuhan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar selama ini merupakan tindakan “pemusnahan etnis” secara sistematis yang dibiarkan.

Sejak penyerangan pos polisi perbatasan di Rakhine pada 9 Oktober lalu oleh kelompok bersenjata, militer Myanmar memperketat pengamanan dengan melakukan “operasi pembersihan” di wilayah itu.

Alih-alih menangkap pelaku penyerangan, militer Myanmar dituding malah menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta. Pasalnya, militer Myanmar menduga penyerangan itu dilakukan oleh “teroris Rohingya” tanpa ada bukti konkret.

Menurut pemerintah, bentrokan sejak Oktober ini setidaknya telah menewaskan 86 orang dan membuat 30 ribu lainnya melarikan diri keluar Rakhine. Sementara sejumlah organisasi pemerhati HAM menyebut jumlah korban sebenarnya lebih banyak dari itu. [cnn]