Pemerintah diminta harus proaktif menanggapi soal Rohingya

Jakarta (KANALACEH.COM) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas kepada Myanmar. Hal tersebut untuk memberikan jaminan keamanan bagi etnis Rohingya yang mengalami kekerasan.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Hery Haryanto Azumi mengatakan umat beragama di Indonesia harus bahu-membahu dalam memperkuat solidaritas antar umat beragama. Dalam konteks kasus Rohingya, ia meminta umat beragama harus berdiri di depan mengutuk setiap peristiwa kekerasan.

“Solidaritas itu dapat ditumbuhkan secara silih berganti,” ujar Hery, Senin (28/11).

Dikatakan Hery, keberagaman di Indonesia adalah berkah yang harus disyukuri dan digunakan untuk persoalan di seluruh dunia. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menggunakan solidaritas ASEAN untuk membantu menyelesaikan problem Rohingya. “Apalagi Indonesia sebagai leader ASEAN harus bertindak proaktif dalam membantu negara anggota menyelesaikan problem masing-masing,” sambungnya.

Sementara PBNU, lanjut Hery telah mengeluarkan sikap terkait aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya itu. Adapun  sikap tersebut ialah mengecam segala tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Selanjutnya, islam mengutuk kekerasan bahkan tidak ada satupun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan.

“Kami mengajak seluruh kepala negara dan pemimpin negara di dunia untuk pro-aktif melawan segala bentuk kekerasan. Represi adalah musuh bersama dan harus dilawan sekuat tenaga guna menciptakan upaya perdamaian dan harmoni,” sambungnya.

Selain itu, PBNU mengajak seluruh umat di dunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan guna menciptakan perdamaian bagi segala bangsa. Kelima, NU mendesak pihak-pihak terkait, terutama kepada komunitas internasional dan PBB untuk segera mengambil langkah konkret dalam peristiwa kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar.

Keenam, mendesak ASEAN untuk mengambil sikap dan langkah nyata, khusunya pada pemerintah Myanmar, agar segera mengakui status kewarganegaraan etnis Rohingnya. “Ketujuh, mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah diplomasi demi terwujudnya penghormatan HAM di Myanmar,” tandasnya. [Okezone]