Karo Humas: KPI mitra strategis Pemerintah Aceh

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Komisi Penyiaran Aceh, selaku instansi yang menaungi lembaga penyiaran adalah mitra strategis Pemerintah Aceh, dalam rangka mengkampanyekan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bermartabat, damai dan demokratis.

 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Dellian saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dengan Lembaga Penyiaran se-Aceh tahun 2016, yang dipusatkan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu, (16/11).

“Dalam sambutan pada pembukaan acara tadi pagi, Bapak Gubernur juga menegaskan tentang peran penting KPI Aceh selaku instansi yang menaungi lembaga penyiaran, dalam mensukseskan Pilkada Aceh yang aman damai, demokratis dan bermartabat,” ujar Frans.

“Sejak dilantik sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Bapak Soedarmo, langsung melakukan safari dan kunjungan ke sejumlah lembaga, baik lembaga penyelenggara Pilkada maupun lembaga terkait lainnya, dalam setiap kunjungan tersebut, Gubernur menghimbau seluruh elemen masyarakat Aceh untuk turut berperan serta dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2017 mendatang,” tambahnya.

Sementara itu, saat menyampaikan makalahnya yang berjudul ‘Membangun Sinergisitas Hubungan Pemerintah Aceh dengan Lembaga Penyiaran se-Aceh’, Frans menyampaikan, bahwa Pilkada merupakan peristiwa atau momen yang menarik perhatian media.

“Pemberitaan tentang pemilu maupun pilkada yang disajikan oleh media sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran pada tataran kode etik. Lembaga kajian dan pemantau independen Freedom House tahun 2015, melaporkan adanya bias dalam pemberitaan media pada kampanye tahun 2014, yang disebabkan oleh kontrol dari pemilik media-media besar,” ungkap Frans.

Frans menambahkan, Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tahun 2015, menyebutkan bahwa kurang lebih 500 pengaduan periode tahun 2010-2014.

“Di tahun 2014, jumlah pengaduan langsung sebanyak 233 laporan dan yang cukup menonjol adalah dugaan pelanggaran kode etik terkait pemilihan umum legislatif dan presiden-wakil presiden. Selain itu, pengaduan berisi tentang masalah ketidakakuratan dalam pemuatan berita juga cukup signifikan,” sambung Frans.

Dalam makalahnya, Frans juga menegaskan tentang tantangan pemerintah dalam mengawal pelaksanakan Pilkada, diantaranya adalah masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara.

“Netralitas aparatur negara juga menjadi fokus kami di pemerintahan, karena Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menuntut aparatur untuk menjaga netralitasnya sebagai abdi negara dan masyarakat,” ungkap Frans.

Dari beberapa gambaran tersebut, Frans menegaskan bahwa sebagai lembaga, media massa, khususnya media penyiaran di Aceh maupun pemerintah Aceh, perlu menggagas suatu strategi kunci dalam menyukseskan pilkada di Aceh tahun 2017.

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian penting adalah hal yang berkaitan dengan profesionalitas dan netralitas.
Oleh karena itu, Frans meyakini, melalui sinergisitas kedua lembaga ini dapat menghasilkan karya yang jauh lebih baik daripada jika dilakukan secara individual.

“Untuk itu, maka pemerintah dan lembaga penyiaran perlu secara bersama berdiskusi untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun sinergisitas demi kesuksesan pelaksanaan Pilkada maupun kesuksesan program pembangunan Aceh di masa mendatang,” katanya.

“Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan pilkada mendatang, kami berharap media massa dan media penyiaran dapat menyampaikan informasi yang menyejukan seputar pilkada, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berlangsung aman, demokratis dan bermartabat,” tambahnya.

Untuk diketahui bersama, Aceh adalah daerah yang melaksanakan Pilkada terbanyak pada di tahun 2017 mendatang. Selain menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Aceh juga menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, di 20 kabupaten/kota. [Aidil/rel]