Gubernur Aceh dukung program pemberdayaan masyarakat KOMPAK

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mendukung program kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan (KOMPAK) yang didanai oleh Pemerintah Australia dalam upaya peningkatan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Aceh, Syahrul Badruddin pada acara peluncuran program tersebut di Aula Serbaguna, Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (18/10).

Menurutnya, program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia itu sangat bermanfaat untuk memastikan program yang telah direncanakan oleh Pemerintah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

“Program KOMPAK ini diharapkan dapat mendorong seluruh pihak terkait untuk saling bekerjasama guna mensukseskan program pemerintah di Aceh dan mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik demi meningkatan kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III.

Gubernur Aceh mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang penting karena ianya berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

“KOMPAK merupakan sebuah langkah baik yang dilaksanakan bersamaan dengan penguatan kapasitas institusi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Pemerintah dalam hal ini tutur Gubernur, telah membuka diri untuk bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya, salah satunya dengan Pemerintah Australia dalam menjalankan program KOMPAK.

Kehadiran program ini diharapakan mampu mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam mencapai target RPJMN 2015-1019, khususnya terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan dasar, serta meningkatkan peluang-peluang ekonomi di sektor non-pertanian bagi masyarakat miskin.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Aceh terhadap program KOMPAK, Gubernur menyatakan akan berupaya mensinergikan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah ini dengan strategi di tingkat nasional.

“Program strategi penanggulangan kemiskinan tersebut mengacu pada empat kerangka besar yakni, memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif.

“Alhadulillah keempat kerangka besar tersebut sudah hadir dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 51 tahun 2016 tentang Arah Kebijakan, Strategi, Kelembagaan dan Tatakelola Penanggulangan Kemiskinan Aceh,” jelas Gubernur Aceh.

Peraturan Gubernur itu menurutnya sangat diperlukan sebagai dasar dalam mengambil langkah-langkah penting guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. “Kami berharap kegiatan- kegiatan yang dijalankan di dalam program KOMPAK ini hendaknya bisa pula mengacu kepada Pergub tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan Gubernur Aceh turut meminta semua pihak agar dapat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi guna mempercepat upaya perbaikan pelayanan dasar dan menumbuhkan inovasi-inovasi baru demi memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan terjangkau kepada masyarakat.

Sementara itu Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Justin Lee yang hadir pada acara tersebut menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan program KOMPAK.

Justin lee berharap program KOMPAK akan segera dijalankan di Aceh ini dapat meningkatkan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan identitas hukum.

“Dalam implementasinya program KOMPAK ini kita harapkan dapat membantu Pemerintah Aceh dalam mencapai tujuannya, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan hingga 5 persen dari 17.11% pada tahun 2018,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, para tim pengurus KOMPAK Aceh, serta beberapa undangan dari perwakilan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) terkait.[Randi/rel]