Farmidia ingin menjadi watchdog pemerintah

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Reformasi Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Aceh (Farmidia) mengadakan kongres ke-5 di Aula Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Sabtu (7/5). Pada kongres ini Farmidia merombak orientasi perjuangan organisasi dari buffer aksi menjadi organisasi masyarakat (ormas).

Wakil Steering Committee (SC) Farmidia, Syarifuddin Abe menjelaskan bahwa Farmidia dulunya adalah salah satu buffer aksi yang cukup eksis pada periode 1998 hingga 2003.

Perjuangan yang dilakukan Farmidia, kata Syarifuddin, adalah memberikan advokasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama konflik bersenjata di Aceh waktu itu.

“Pada 7 Mei 1998, kami melaksanakan demonstrasi untuk menurunkan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun yang melibatkan sekitar 5.000 mahasiswa dari IAIN Ar-Raniry. Aksi Mahasiswa Islam untuk Reformasi (AMIR) pada hari itu adalah cikal bakal Farmidia,” jelas Syarifuddin Abe yang pada saat itu merupakan Presiden Mahasiswa IAIN Ar-Raniry periode 1997-1998.

Sekretaris Jenderal Farmidia terpilih, Asadi L. Yusufi menyebutkan bahwa dirinya akan membentuk kepengurusan Farmidia yang tak hanya kuat secara konsep, tapi juga akan menjadi pengawas (watchdog) untuk kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Para aktivis Farmidia dulu bergerak dalam bentuk gerakan dan aksi-aksi membela hak masyarakat. Kini, mereka sudah menjadi para intektual muda Aceh yang tersebar di seluruh Indonesia. Gerakannya pun berubah dalam bentuk kajian-kajian dan sumbangan pikiran pada pembangunan Aceh,” jelas Asadi.

Ia menyatakan pihaknya akan mengawasi kebijakan pembangunan di Aceh, mulai dari sebelum pemilihan kepala daerah, pemilukada, hingga setelah bupati, wali kota dan gubernur menjabat.

“Farmidia menginginkan kualitas pemimpin yang lebih baik pada periode 2017-2022. Pemimpin Aceh ke depan harus yang prorakyat dan sanggup mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan SDM Aceh,” ujarnya. [Sammy/rel]