Ekonomi kerakyatan prioritas Banda Aceh 2017

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam masih menjadi prioritas dan fokus pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh ke depan. Penerapan Syariat Islam harus menjadi komitmen bersama dan secara terus menerus ditingkatkan kegiatannya dan dievaluasi secara kontinyu untuk  penyempurnaan action plan penerapan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan seluruh warga Kota Banda Aceh.

Hal itu dikatakan Illiza saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Banda Aceh, Senin (28/3/2016) di Aula Madani, Lantai IV Balai Kota Banda Aceh.  Musrenbang Banda Aceh 2016 bertema “Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dengan Menjunjung Tinggi Nilai Kearifan Lokal yang Islami Demi Terwujudnya Model Kota Madani.”

Tema Musrenbang tahun ini, sebut Illiza, sesuai dengan cita-cita masyarakat untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani. “Mustahil wali kota dan wakil wali kota mewujudkan cita-cita tersebut tanpa partisipasi dan dukungan semua pihak. Mencapai kemadanian membutuh usaha bersama, modelnya terus kita kembangkan hingga Banda Aceh menjadi Kota Madani yang tangguh dan modern.”

“Pemerintah Kota Banda Aceh selalu memberikan perhatian dan dukungan konkrit  terhadap berbagai program dan kegiatan ke arah pembangunan bidang Syariat Islam, baik terhadap kegiatan SKPK maupun lembaga lainnya. Yakinlah, dengan penegakan Syariat Islam secara kaffah kita akan bisa menguasai dunia,” kata Illiza.

Adapun prioritas pembangunan Kota Banda Aceh selanjutnya adalah ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi; pariwisata, seni dan budaya; pendidikan, pemuda dan olahraga; kesehatan; infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup; serta pengarusutamaan gender..

“Dalam musrenbang ini kita fokuskan pembahasan perencanaan program pembangunan terhadap prioritas pembangunan tersebut. Selain itu, Musrenbang ini juga diharapkan dapat menjembatani kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kepentingan masyarakat (bottom up-top down planning).”

Pada kesempaan itu, Illiza juga mengingatkan, tantangan dan target pembangunan Kota Banda Aceh semakin hari semakin besar. Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi standar pembangunan kota-kota di dunia terus meningkat. “Dan kita juga berupaya menyelaraskan diri mengejar standar tersebut.”

“Tujuannya tidak lain agar kota kita beserta masyarakatnya menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan lebih dapat menerapkan nilai-nilai islami di dalam segala aspek kehidupan,” katanya lagi

Ia menambahkan, Banda Aceh saat ini telah bangkit kembali dan dikenal semakin baik oleh pihak luar. Bukan hanya di tingkat nasional namun juga di level internasional. Akses pihak luar ke Banda Aceh maupun sebaliknya semakin hari semakin baik dan membawa banyak pengaruh dan dampak positif.

“Kota Banda Aceh telah dicanangkan sebagai kota tujuan wisata islami dunia dan bertekad menerapkan konsep-konsep islamic smart city, resilient city, livable city, serta environmental city. Semua itu adalah PR besar kita bersama dalam menaikkan standar dan kualitas kota kita tercinta model kota madani ini,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Illiza kembali menyebutkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan tiada artinya tanpa peran serta dan dukungan semua. “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah tersebut tidak akan pernah gagal mengajarkan kita betapa kesatuan dan persatuan merupakan kunci sukses dalam membangun. Tanpa masyarakat tidak ada pemerintahan dan tanpa pemerintahan, masyarakat akan terbengkalai dan tercerai berai.”

Islam, sebut Illiza, telah mengajarkan umatnya untuk bermusyawarah dan bermufakat demi mencapai kesepakatan bersama. “Dua kepala lebih baik daripada satu, dan tentunya 200 ribu warga kota akan dapat memberikan masukan yang lebih beragam dan mengakomodir segala permasalahan. Mudah-mudahan seluruh warga kota Banda Aceh telah menuangkan seluruh ide dan pemikirannya melalui proses Musrenbang ini demi kemajuan kota kita tercinta,” pungkas Illiza.

Sebelumnya di tempat yang sama, Sekretaris Bappeda M Ridha selaku ketua pelaksana menyebutkan, Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan/stakeholder dalam menyelaraskan, mengklarifikasi, menajamkan, dan menyepakati prioritas pembangunan kota.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan integrasi implementasi program dan kegiatan SKPK sesuai dengan RPJM Kota Banda Aceh dengan RPJM Provinsi Aceh serta sembilan agenda strategis (nawacita) pemerintahan pusat,” sebutnya.

Dalam Musrenbang ini, sambungnya, para pihak akan mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah pada Musrenbang kecamatan sebelumnya.

“Output yang diharapkan dalam kegiatan penting ini adalah kesepakatan tentang rumusan program dan kegiatan prioritas untuk penyempurnaan rancangan RKPK dan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPK 2017,” tutupnya seraya menyebutkan acara tersebut diikuti oleh sekitar 150 peserta yang tediri dari unsur Forkopimda, utusan kecamatan dan tokoh masyarakat. [Saky/rel]