Ketua KPA/PA Pase: Pusat perlambat pengesahan bendera Aceh

Lhoksukon (KANALACEH.COM) – Ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA/PA) Wilayah Pase, Tgk. Zulkarnaini Bin Hamzah menyatakan polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang kian berlarut dinilai karena Pemerintah Pusat memperlambat pengesahan qanun tersebut.

Ia mengatakan Pemerintah Pusat terkesan tak ikhlas dengan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 2005 silam.

“Sudah cukup lama rakyat Aceh menunggu apa yang dijanjikan Pemerintah Pusat. Aceh selalu disuruh menunggu. Kami menantikan pengesahan bendera Aceh dan sudah jenuh dengan janji-janji pemerintah,” kata Tgk. Zulkarnaini yang didampingi Ketua DPRK Kota Lhokseumawe, Yasir kepada Kanalaceh.com di Lhokseumawe, Jumat (25/3) sore.

Ia menegaskan Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab menyelesaikan polemik tersebut.

“Pak Presiden harus bertanggung jawab. Kami tak tinggal diam. Seharusnya Pemerintah Pusat tak perlu ragu lagi karena nanti bendera merah putih juga akan berkibar di samping bendera bintang bulan,” cetusnya.

Terkait pernyataan Pemerintah Pusat yang mengatakan desain bendera bulan bintang harus diubah karena dinilai masih mirip simbol separatis, menurutnya hal itu tak masalah dan bisa dikompromikan.

“Nanti sama-sama diputuskan perundingan. Sekarang saya tanya, mau tidak bendera merah putih diubah? Begitu juga sebaliknya. Apalagi sudah disebutkan tak ada perubahan bendera bulan bintang dalam butir Mou Helsinki.”

Tgk. Zulkarnaini juga menceritakan perjalanannya saat umrah ke tanah suci dan mengibarkan bendera bintang bulan di sana beberapa waktu lalu.

Ia merasa terpanggil ke tanah suci. Di sana ia mengaku berdoa memohon agar eks kombatan GAM bersatu demi perdamaian Aceh dan terimplementasinya semua poin MoU Helsinki.

“Bendera bintang bulan saya kibarkan di tanah suci agar para tokoh yang ada di Indonesia tersentuh hatinya dan bisa menilai bagaimana tingginya keinginan rakyat Aceh terkait bendera ini,” sebutnya. [Rajali Samidan]