Pemerintah Aceh diminta tingkatkan standar akuntabilitas kerja

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi meminta Pemerintah Aceh meningkatkan standar akuntabilitas kerjanya yang dinilai menurun dengan cara melakukan supervisi ke berbagai daerah, dan melihat langsung penyebab penurunan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Yuddy Chrisnandi dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Daerah (Forkampanda-RB) di Gedung Serba Sekretariat Daerah Aceh, Senin (21/3).

“Motor organisasi Pemda ada di Sekda masing-masing daerah. Harus dievaluasi, kenapa bisa turun? Kalau turun berarti kualitas tatakelola pemerintah juga turun? Ini mesti dicari tahu,” cetus Yuddy.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi Aceh tahun 2015 menunjukkan tujuh kabupaten dan kota di Aceh memeroleh peringkat CC, sementara 16 kabupaten memperoleh peringkat C. Peringkat itu menunjukkan masih banyaknya area perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Yuddy meminta pemerintah provinsi membuat standar akuntabilitas kerja. Bagi daerah yang standarnya masih kurang harus bisa untuk ditingkatkan. “Tugas pemerintah provinsi untuk meminta daerah agar termotivisi untuk meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja. Harus lebih sering inspeksi ke lapangan,” sebutnya.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyatakan ke depan Pemerintah Aceh akan lebih proaktif lagi untuk meningkatkan hal tersebut.

Pihaknya berjanji akan bekerja lebih keras dan turun langsung ke lapangan serta membuat standar akuntabilitas kerja bagi aparatur sipil negara. “Intinya kita lebih intensifkan komunikasi dan proaktif.” [Sammy/rel]