Jokowi Pastikan Din Minimi Dapatkan Amnesti

Jakarta (kanal Aceh) – Presiden Joko Widodo menjamin akan memberikan amnesti kepada Din Minimi yang turun gunung dan menyerahkan diri kepada Badan Intelijen Negara (BIN) beberapa waktu lalu.

“Saya minta Menkopolhukam pimpin koordinasi ini dan terus akan memutuskan apa yang harus dikerjakan. Proses pemberian amnesti, sejak awal, juga ke Kepala BIN, akan kita berikan. Tapi juga kita lihat masalah hak asasi manusia dan produk hukum yang ada. Tapi intinya, akan diberikan amnesti,” ujar Jokowi.

Hal tersebut disampaikan kepala negara saat membuka rapat terbatas soal masalah keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas berterimakasih atas kerja keras Polri, TNI, dan BIN dalam menyelesaikan permasalahan Din Minimi di Aceh. Ia pun berharap kinerja cemerlang ketiganya bisa berlanjut sampai ke penyelesaian kekerasan berlarut yang terjadi di Papua dan Poso.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian, TNI, dan BIN yang bekerja keras mengamankan perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Menurutnya, ketiga pihak tersebut berhasil memberikan rasa aman yang dibutuhkan oleh seluruh warga.”Begitu pula rakyat di Papua, Aceh, Poso juga membutuhkan rasa aman. Negara, lewat aparat keamanan, harus hadir dan memberikan rasa aman bagi warga,” katanya.

Tak hanya itu, Jokowi menegaskan, dalam menghadapi tantangan terorisme dan radikalisme, pemerintah bisa menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan keras atau tegas (hard approach).

“Dan kita bisa menggunakan pendekatan keamanan, pendekatan hukum yang tegas, tetapi kita juga menggunakan pendekatan dialogis, termasuk dalam menghadapi kelompok-kelompok bersenjata di Aceh, Papua, dan Poso,” ujarnya.

Kepada Jaksa Agung M. Prasetyo, Jokowi meminta agar bisa menuntaskan warisan permasalahan HAM masa lalu, sehingga tidak ada masalah yang membebani semua pihak di masa depan.

“Saya minta tuntaskan warisan HAM masa lalu, sehingga tidak ada masalah untuk semuanya. Ada proses yang harus kita lakukan dan putuskan,” katanya sebelum akhirnya meminta Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan untuk memulai paparannya. (cnnindonesia.com)