Evaluasi Kinerja Kementerian, Menteri PAN-RB Dikritik Ketua MPR

Jakarta (kanal Aceh) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang dipimpin oleh Yuddy Chrisnandi telah merilis evaluasi kinerja 77 kementerian dan lembaga negara tahun 2015.

Hal itupun mengundang protes sejumlah pihak karena menganggapnya sekedar bagian dari manuver politik Yuddy yang merupakan Politikus dari Partai Hanura. Demikian pula dengan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, yang menilai seharusnya Yuddy tidak mempublikasikan hasil evaluasi tersebut ke publik.

Menurut Zulkifli, hal demikian berpotensi menjadi kegaduhan baru. Karenanya, menurutnya, jauh lebih baik apabila evaluasi oleh kementerian menjadi bahan penilaian di internal kabinet.

Menurut Zulkifli, rilis demikian akan menimbulkan kegaduhan karena komposisi Kabinet Kerja berasal dari partai politik yang berbeda-beda.

“Saya baca tadi Yuddy, (rilis itu) dasarnya UU dan Instruksi Presiden. Kalau betul itu, ya dasarnya kuat. Tapi saya kira sebaiknya, silakan dilakukan penilaian, tapi disampaikan saja di konsumsi internal dalam sidang kabinet,” kata Zulkifli Hasan, Selasa (5/1).

“Kalau diekspose, akan ada reaksi seperti sekarang ini.”

Zulkifli juga mau tak mau tergelitik dengan hasil evaluasi Kementerian PAN. Dia mencoba berpikiran positif dan menganggapnya sebagai bukan merupakan manuver politik Yuddy untuk “menyelamatkan” Hanura di tengah isu reshuffle yang tengah menguat.

“Saya kira alasan Pak Yuddy, kan beliau dapat instruksi dan undang-undang itu berbunyi seperti itu. Pengalaman saya 5 tahun jadi menteri, evaluasi itu biasanya internal. Kalau ada sidang kabinet, itu disampaikan dan tidak untuk dipublikasikan. Kalau dipublikasikan, teman-teman partai pendukung lain kan menjadi pertanyaan besar, kok yang survei mendapat nilai tinggi? Sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah,” jelas Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut.

Sebelumnya, KemenPAN-RB merilis hasil penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tahun 2015. Ada 16 kementerian dan lembaga yang masuk kategori nilai paling rendah. Di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kejaksaan Agung.

Sementara itu, KemenPAN-RB sendiri menempati posisi ke VI di bawah Kementerian Keuangan, KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPK RI, dan BPKP. (beritasatu.com)