Muhammadiyah dan Penyatuan Ummat

Banda Aceh (KANAL ACEH) – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah meminta Muhammadiyah dalam perjalanan selanjutnya tetap mengikuti jejak para pendahulunya, yang memiliki idealisme tinggi, dedikasi dalam perjuangan, senantiasa berinovasi serta tetap berpegang teguh pada kemurnian ajaran Islam.

Prof Alyasa’: Muhammadiyah Setuju Qanun Aswaja, Asal Ditafsir Terbuka

Namun harus dipahami pula bahwa tantangan yang dihadapi ummat Islam di masa mendatang tidak bisa dianggap enteng, sebut Gubernur.

Untuk itu, Muhammadiyah, ‘Aisyiyah dan semua lembaga yang berada di bawah naungan organisasi ini diharapkan untuk tetap teguh dan konsisten guna memantapkan perannya dalam proses pembangunan di Aceh.

Harapan ini disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada pembukaan Muswil Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah’h ke-38, yang digelar di Kampus Unhuma, Banda Aceh, Jum’at (25/12).

Dikatakan, Muhammadiyah telah berkontribusi besar dalam konteks menyerukan ummat untuk memakmurkan masjid dengan shalat berjamaah, menghidupkan pengajian dan majelis taklim, mendirikan masjid, memperbanyak pusat pendidikan Islam dan menyerukan masyarakat untuk menghormati keberagaman. “Semua ini adalah langkah nyata yang saya harapkan terus diperkuat melalui musyawarah wilayah yang berlangsung hari ini hingga dua hari ke depan,”ujar Doto Zaini.

“Muhammadiyah dan keluarga besarnya juga diharapkan dapat terus meningkatkan perannya dalam memantapkan ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, dan Wathaniyah serta berpartisipasi dalam pembangunan. Bersama-sama kita akan terus berjuang demi membangun Aceh yang lebih baik di masa depan,” kata Gubernur, dengan mimik serius.

---

baca juga:

• Gubernur Hadiri Pembukaan Muswil Muhammadiyah Aceh
• Gubernur Serahkan Bonus 250 Juta Untuk Takdir Feriza

---

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Prof. Dr. Alyasa’ Abubakar menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak keberatan terhadap Qanun Aceh yang menetapkan Akidah Ahlusunnah Waljama’ah dan Mazhab Syafie sebagai pegangan masyarakat Aceh.

“Muhammadiyah tidak keberatan dengan kedua hal itu, asalkan ditafsirkan secara terbuka dan tidak ditafsirkan secara sempit. Kalau pernyataan dalam ketentuan dalam Qanun itu dipahami menurut apa adanya Muhammadiyah akan menerimanya” jelas Alyasa’.

Dalam kesempatan itu, Guru besar UIN Ar-Raniry Aceh ini juga menyampaikan tata laksana dan rangkaian kegiatan Muswil. Dikatakan, dalam Muswil Muhammadiyah ke-38 ini, akan disusun program – program kerja untuk 5 tahun mendatang. “Selain itu juga akan memilih kepemimpinan yang baru periode kedepan dan penyerahan pertanggung jawaban periode sebelumnya,” kata Prof. Alyasa’. [husni]