Pemerintah perkuat keterhubungan darat dan laut Aceh

Banda Aceh (KANAL ACEH.COM) – Pemerintah Aceh akan berkerjasama dengan pemerintah pusat dalam mempercepat dan memperkuat konektivitas darat laut di Aceh. Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dalam sambutan acara puncak Hari Nusantara di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh, Minggu (13/12) mengatakan, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan konektivitas antar kawasan di Aceh, sehingga ekonomi masyarakat, terutama dari sektor maritim dapat bertumbuh pesat.

Dalam mendorong upaya tersebut, Gubernur Aceh mengajukan dukungan kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla sebagai Pemerintah Pusat dalam bidang pembangunan jalur transportasi di Aceh. “Kita meminta kepada pemerintah pusat agar pembangunan ruas jalan yang menghubungkan kawasan ekonomi maritim di Aceh dipercepat,” katanya.

Pembangunan ruas jalan tersebut antara lain menurut Gubernur termasuk jalan terowongan di kawasan Gunung Paro, Gunung Kulu dan Gunung Geurutee yang merupakan ruas jalan nasional menghubungkan Banda Aceh dan Aceh Jaya.  “Demikian juga jalan Tikungan Seunapet di ruas jalan Nasional Lambaro Aceh Besar hingga perbatasan Pidie,” ujar Gubernur.

Gubernur Aceh dalam sambutannya memohon kepada Bapak Wakil Presiden untuk berkenan memberikan dukungan bagi terlaksananya pembangunan terowongan dan jalan tersebut dengan bantuan alokasi dana yang dianggarkan dalam APBN.

“Kemudian, kita juga meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah Kapal Ferri antar pulau di Aceh, seperti rute Banda Aceh ke Sabang, Singkil ke Pulau Banyak dan Aceh Selatan ke Simeulu,” kata Gubernur.

Penambahan angkutan laut tersebut menurut Gubernur penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, yang juga masuk dalam salah satu program prioritas Pemerintah Pusat saat ini.

“Di samping itu, guna mendorong pembangunan sektor kemaritiman di Aceh, kami juga meminta dukungan untuk perluasan dan optimalisasi tiga pelabuhan laut sebagai gerbang ekspor impor di Aceh, yaitu Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar dan Pelabuhan Krueng Geukuh di Aceh Utara,” ujarnya.

Terkait dengan upaya peningkatan konektivitas Aceh melalui jalur transportasi kereta api yang kini sedang dalam tahap pembangunan, Gubernur meminta Pemerintah Pusat untuk membentuk satuan Kerja Pengembangan Perkeretapian Aceh yang tidak disatukan dengan program  yang sama di Sumatera Utara dan Riau.

“Tujuannya tidak lain, agar pembangunan perkeretaapian Aceh berjalan lebih fokus dan efektif mengingat banyaknya kompleksitas dalam program tersebut,” katanya.

Hari Nusantara merupakan kegiatan tahunan yang digelar untuk memperingati Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 dan menjadi simbol kesatuan wilayah dan kedaulatan laut Nusantara.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudrirman Said mengatakan, peringatan Hari Nusantara penting sebagai peringatan Deklarasi Djuanda, dan merupakan deklarasi kedua terpenting bagi Indonesia setelah deklarasi kemerdekaan, yang isinya memproklamasikan kesatuan aset kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan Hari Nusantara tahun ini mengambil tema ‘Kekayaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Guna Mewujudkan Kejayaan dan Kemakmuran Bangsa’, sesuai dengan program Nawa Cita yang didengungkan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan, Wali Nanggroe Malek Mahmud Al-Haitar dan ribuan tamu undangan lainnya. [Saky]