Sembilan Gampong di Banda Aceh Akan Terapkan SIPBM Online

Banda Aceh (KANAL ACEH.COM) – Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Online akan dimulai dari 9 (Sembilan) Gampong sebagai percontohan yakni Gampong Seutui, Kota Baru, Blang Oi, Kp Pineung, Lueng Bata, Lampaseh Kota, Lhong Raya, Lamteumen dan Lamteh.

Hal itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dalam kata sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setdako Banda Aceh M Nurdin disela-sela pembukaan Pelatihan Enumerator dan Verifikator SIPBM Online, Senin (2/11) di Balaikota Banda Aceh.

Turut hadir pada acara tersebut Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Banda Aceh Maulidar, sejumlah perwakilan SKPK, para aparatur gampong dan enumerator dari sembilan gampong pilot project SIPBM online.

Illiza mengatakan, kegiatan ini merupakan sebuah langkah maju ‎dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas data dan informasi pembangunan di Kota Banda Aceh.

“SIPBM Online tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan seluruh pihak khususnya dari pihak gampong yaitu Keuchik beserta aparatur Gampong lainnya sebagai basis kegiatan pengumpulan dan update data dari level gampong,”ujarnya.

Ia menyebutkan, ‎data dan informasi merupakan dasar dari penetapan dan penyusunan program serta kebijakan pembangunan yang terarah. “Semakin akurat dan aktual data dan informasi yang dimiliki, maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk menciptakan pelayanan yang terbaik, tepat dan cepat bagi masyarakat,”terang Illiza.

“Oleh karena itu, enumerator dan verifikator memegang peranan kunci yang sangat penting dalam proses ini,”pungkas Illiza.‎‎‎

Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan, aplikasi SIPBM Online ini diciptakan untuk menyahuti aspirasi masyarakat khususnya di tingkat desa. “Saya meminta kepada para enumerator untuk melakukan pendataan secara real, karena aplikasi ini sangat membantu masyarakat. Data-data tersebut nantinya akan menentukan kebutuhan suatu gampong,”paparnya.

Menurutnya, proses pendataan selama ini di masing-masing sektor sangat membebani aparatur gampong. “Data yang telah ada selama ini kemudian diserahkan ke SKPD dan tidak dikelola oleh desa, sehingga aparatur desa sendiri tidak tahu kondisi real masyarakatnya,”katanya.

Untuk tahap awal, kata Illiza data-data yang diinput dalam SIPBM fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan seperti jumlah anak putus sekolah dan ibu hamil.

“Data-data ini akan terus kita kembangkan. Semua sektor nantinya akan kita masukkan ke SIPBM,” sebut Nurdin seraya menjelaskan aplikasi perdana di Indonesia ini juga terintregasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sementara itu, Kepala Unicef Banda Aceh Umar bin Abdul Aziz, menyebutkan, hal yang mendasari lahirnya SIPBM Online adalah semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kehidupan yang lebih baik, seiring dengan majunya pembangunan di sebuah daerah.

“Data mengenai jumlah anak putus sekolah, anak yang belum memliki akte kelahiran, mungkin saat ini hanya persentasenya bisa kita ketahui. Tapi angka pastinya belum bisa kita dapatkan,” kata Umar.

Ia menjelaskan, proses pengumpulan database SIPBM dimulai dari bawah yang dilakukan oleh dan untuk desa. “Idealnya memang desa memiliki database khusus untuk keperluan desa itu sendiri sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakatnya,”katanya.(Teuku Irawan)