KEK Arun Meliputi Empat Proyek Vital

• Plus Pelabuhan Krueng Geukueh

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang akan dibentuk, meliputi empat proyek vital yang ada di Lhokseumawe dan Aceh Utara, yaitu Arun, PIM, AAF, dan KKA. Kawasan yang total luas arealnya diperkirakan mencapai 2.800 hektare, juga meliputi Pelabuhan Krueng Geukueh.

Untuk percepatan persiapan persyaratan pembentukannya, Kementerian Koordinator Maritim di bawah pimpinan Rizal Ramli, telah membentuk tim terpadunya. Sementara untuk Aceh, Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah ditunjuk sebagai Ketua tim.

Demikian disampaikan Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Ir Iskandar MSc, di Banda Aceh.

Iskandar menjelaskan, Presiden Joko Widodo menugaskan Menko Maritim Rizal Ramli, sebagai Ketua Tim Pusat. Kemenko Maritim, membawahi empat Kementerian, yaitu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata.

Keempat Kementerian itu, kata Iskandar, terlibat langsung dalam pembentukan dan pelaksanaan operasional KEK Arun Lhokseumawe tersebut. Misalnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terlibat langsung dalam program pengembangan sumber energi yang akan dilakukan di Kawasan KEK Arun Lhokseumawe.

Contohnya program regasifikasi terminal Gas Arun yang kini telah berjalan. Operasionalnya, diserahkan kepada Pertamina yang telah mendelegasikan pelaksanannya di lapangan kepada anak perusahannya, yaitu PT Pertagas Arun. Untuk proyek ini, pusat memberikan peluang kepemilikan saham 30 persen kepada Pemerintah Aceh.

Terkait peran Kementerian Perhubungan dalam percepatan pembentukan KEK Arun Lhokseumawe, Iskandar menjelaskan, Kemenhub diberikan tugas untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan Krueng Geukueh, yang masih kurang. Dengan harapan, setelah proyek vital yang ada nanti beroperasi optimal, pelabuhan itu bisa langsung digunakan untuk mengekspsor maupun mengimpor bahan baku yang dibutuhkan keempat proyek vital dimaksud.

Misalnya mendatangkan bahan baku kayu untuk pabrik Kertas Kraf Aceh (KKA), dan menjual atau mengekspor produksi kertas yang sudah jadi ke luar negeri. Begitu juga dengan produksi pupuk dari PT PIM maupun AAF, jika nanti bisa dioperasikan.

Peluang untuk memaksimalkan produksi pupuk PIM dan AAF cukup besar, karena produksi gas dari Tangguh, Papua dan daerah lainnya atas kebijakan Menteri ESDM, tidak lagi mengutamakan penjualan ke luar negeri, melainkan difokuskan lebih dulu untuk pemenuhan bahan baku gas di dalam negeri. Kebijakan itu, lanjut Iskandar, dilakukan karena pemerintah sangat menginginkan pabrik pupuk di Indonesia, yang masih memberikan keuntungan bagi negara dan rakyatnya, harus kembali dioperasikan. Tujuannya, untuk mendorong dan penguatan program kedaulatan pangan dan agro industri.

Sedangkan pabrik pupuk yang tidak ekonomis lagi, dicari jalan untuk merevitalisasinya agar pabrik tersebut memberikan manfaat bagi rakyat dan negara. Tujuan dari kebijakan dan program tersebut adalah, untuk memberikan peluang pekerjaan sebesar besarnya bagi rakyat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Aceh.

Selanjutnya, peran Kementeri Kelautan dan Perikanan dalam pembentukan KEK Arun Lhokseumawe, untuk memberikan bimbingan dan bantuan serta menyusun program yang bisa meningkatkan pengalian potensi hasil ikan laut yang berada di lautan serta daratan Aceh, untuk peningkatan pendapatan nelayan dan devisa negara dari kegiatan ekspornya.

Potensi Perikanan Aceh cukup besar. Hal ini dibuktikan 60-80 persen bahan baku industri pengalengan ikan yang da di Kawasan Industri Medan (KIM) Sumut, berasal dari Aceh. Ikan tuna sirip kuning dan jenis lainnya, yang berada di kawasan pantai timur-utara dan barat Selatan Aceh lautan dalam Aceh, yang terkenal dengan rasa lezat dan nikmatnya, serta sangat disenangi konsumen di luar negeri, belum tereksploitasi secara maksimal.

“Nelayan tangkap di Aceh, masih butuh bimbingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengekploitasinya laut dalam di wilayah Aceh bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh. Begitu juga dengan perikanan pantai dan daratnya,” kata Iskandar.

Sedangkan Kementerian Pariwisata dalam pengembangan KEK Arun Lhokseumawe, sesuai dengan tugas dan fungsi dati kementerian itu, yakni pengembangan promosi wisata nasional untuk mendatangkan turis sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapat rezeki dari kehadiran turis tersebut, terutama untuk mendukung industri kuliner, kerajinan dan lainnya, yang telah tumbuh dan berkembang cukup pesat di Aceh.

“Di luar keempat kementerian di bawah menko Maritim tadi, masih ada beberapa kementerian lagi yang berada di bawah Kemenko Perekonomian juga terlibat.  Misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri dan lainnya,” kata Iskandar.[TA]