Forum Gubernur untuk Mengkoneksikan Sumatera

Banda Aceh – Mengkoneksikan pembangunan antarpropinsi di Sumatera adalah satu tujuan dari dibentuknya Forum Gubernur Se-Sumatera. Untuk tahun 2015, rapat koordinasi forum diadakan di Banda Aceh dengan Ketua Forum Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pertemuan para gubernur se-Sumatera itu mengangkat tema “Terwujudnya Sinergi Pembangunan Wilayah Sumatera yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dalam Pembagunan Nasional”. Rakorgub ini sendiri bertujuan untuk membangun wilayah di Pulau Sumatera secara bersama yang dikemas dalam suatu rencana yang bersinergi antarprovinsi, sehingga diharapkan tercipta pembangunan daerah seimbang.

Selain isu-isu yang bersifat nasional dan regional, ada banyak hal juga yang menguntungkan bagi Aceh pada rakorgub tersebut, ditambah lagi dengan terpilihnya Gubernur Aceh Zaini Abdullah sebagai Ketua Forum pada tahun ini.

Berikut petikan wawancara dengan Kepala Bappeda Aceh, Prof Abubakar Karim:

Sejak kapan dibentuknya Forum Gubernur se-Sumatera ini dan apa tujuannya?

Forum ini sudah ada sejak lima tahun lalu. Dibentuk atas dasar keinginan untuk membangun provinsi di Sumatera agar terkoneksi satu sama lain. Jadi forum ini bukan forum implementasi project, tapi adalah forum yang mendorong percepatan Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Sifatnya adalah wadah para gubernur untuk bersatu mendorong percepatan pembangunan di Sumatera yang terkoneksi. Artinya mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat program sesuai RPJM dan RPJP untuk Sumatera.

Isu-isu strategis apa saja yang dibahas dalam Rakor kali ini?

Ada delapan isu strategis yang dibahas di dalam Rakor Gubernur se-Sumatera itu dan serta isu lainnya. Pertama, mempercepat pelaksanaan MP3EI koridor Sumatera. Kedua, mendorong pemerintah daerah menuju kemandirian dan ketahanan pangan. Ketiga, mendorong peran pemerintah dan swasta untuk membagun kawasan industri hilir sesuai potensi daerah.

Keempat, menetapkan pelaksanaan “Visit Sumtera 2015″. Kelima, mendorong semua provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil se-sumatera untuk melakukan kerjasama pengembangan bidang ekonomi. Keenam, memperkuat manajemen pengelolaan BPBD masing-masing provinsi dalam penanggulangan bencana. Ketujuh, mendukung provinsi Aceh atau Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XX  pada 2020. Kedelapan, penguatan rencana aksi kesepakatan Forum Gubernur se-Sumatera dan mengawal sampai tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Lebih detil yang dibahas terkait program terkini yang akan dilakukan, apa?

Pada rakor kali ini yang intens juga dibahas adalah pengembangan infrastruktur yang terkoneksi. Misalnya, tol Sumatera, railway Sumatera dan jalur tol laut. Kalau selain infrastruktur disepakati adanya kerja sama ketahanan pangan, mencukupi energi listrik, penanggulangan trafficking, dan pengembangan pariwisata. Ini hal-hal yang disepakati untuk dibahas pertama.

Masing-masing isu ini sudah ditunjuk provinsi penanggungjawabnya. Hal yang bisa ditindaklanjuti sendiri, langsung ditindaklanjuti oleh provinsi bersangkutan. Yang berkaitan dengan Pemerintahan Pusat, maka ketua forumlah yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden atau kementrian yang terkait seperti mengirimkan surat, laporan dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh Gubernur Aceh selaku Ketua Forum. Misalnya, kegiatan pembangunan tol Sumatera, nah Gubernur Aceh sudah kirim surat ke Presiden, minimal semua gubernur tahu time table-nya dan siapa fundingnya.

Terkait rapat teknis yang digelar baru-baru ini di Sabang. Apa saja yang dibahas?

Rapat teknis (ratek) ini adalah tindak lanjut dari Rapat Koordinasi yang dilakukan pada bulan Mei 2015 lalu. Di sini kita evaluasi pekerjaan yang lalu. Misalnya, mengecek surat untuk Presiden sudah dikirim atau belum dan langsung menindaklanjutinya. Yang terbaru, dalam Ratek ini adalah bahwa disepakati untuk membentuk forum perlindungan perempuan dan anak se-Sumatera. Dan ini sudah dibentuk forumnya.

Hal penting lainnya yang kita bahas dalam Ratek Sabang adalah bagaimana forum ini bisa memperjuangkan agar Pemerintah Pusat, dalam hal ini kementrian terkait, bisa membagikan dana bagi hasil pengembangan sumber daya alam ke semua provinsi di Sumatera. Artinya begini, di Pulau Sumatera ini ada beberapa provinsi sebagai penghasil CPO dalam skala besar, tentu mereka punya masukan banyak dari sumber daya alam ini, sementara ada sebagian provinsi yang tidak memiliki SDA yang cukup dari CPO, contohnya Aceh.

Aceh punya banyak lahan sawit, tapi tidak punya pemasukan dari sawit, karena Aceh hanya menghasilkan CPO yang kemudian dibawa ke Medan, dan dipasarkan melalui pelabuhan Belawan. Nah, retribusinya yang didapat otomatis untuk Belawan, sementara Aceh tidak mendapat apa-apa. Kondisi seperti ini juga dirasakan oleh beberapa provinsi lain.

Nah, atas dasar itulah, agar bisa dinikmati bersama, forum ini mengusulkan agar Pemerintah Pusat bisa menyalurkan dana bagi hasil SDA untuk provinsi-provinsi yang tidak mendapatkan hasil dari SDA-nya. Jadi ini sudah disepakati dan sudah diajukan ke Pemerintah Pusat.

Jadi, sekali lagi, forum ini bukan forum implementasi project, tapi forum ini adalah forum yang mendorong percepatan Pemerintah Pusat menindak lanjuti berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.

 Salah satu program dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan jalur tol laut yang akan dimulai dari Aceh. Bagaimana kesiapan Aceh?

Memang Pak Gubernur meminta kepada Presiden agar tol laut dimulai dari Aceh dan akhirnya Presiden memutuskan tol laut dari Aceh. Pelabuhan kita, dalam hal ini Pelabuhan Kreung Raya, tengah mempersiapkan diri dan harus menyediakan aneka fasilitas pelabuhan. Ini dimaksudkan agar kapal-kapal bisa berlabuh dengan membawa komoditi dan ketika berlayar meninggalkan Aceh juga harus membawa komoditi dari Aceh untuk dipasarkan ke luar Aceh.

Dari hasil evaluasi forum ini, apa yang bisa diimplementasikan di Aceh dalam waktu dekat?

Kalau hasil evaluasi yang oke dan akan jadi program nasional yang bisa diimplementasikan di Aceh adalah melanjutkan pembangunan sarana transportasi kereta api. Saat ini sudah disepakati dan sudah punya time table-nya dan akan dimulai dengan pendanaan yang besar, ini sudah disepakati di forum. Ini sudah didorong sejak lalu.  Jadi kalau sebelumnya dana yang dikucurkan untuk pembangunan KA di Aceh jumlahnya kecil-kecil, namun kali ini akan dikucurkan dalam jumlah besar untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Nah, yang masih baru berjalan adalah tol laut. Kita ketahui bahwa pelabuhan kan dikelola oleh swasta, dan pasti perspektifnya bisnis. Yang disarankan oleh forum kepada Pemerintah Pusat adalah agar pemerintah pusat bisa membagi segmennya; mana segmen yang sudah berperspektif bisnis langsung ditangani swasta, dan yang tidak kita minta itu masuk ke APBN.

Apakah ada kebijakan atau instruksi dari Pemerintah Aceh untuk meminta pengusaha agar menggunakan pelabuhan di Aceh untuk mendistribusikan barang-barang mereka?

Tentunya ada, sekalipun tidak dengan forum gubernur. Kenapa itu belum berjalan, ini dikarenakan masih minimnya fasilitas pelabuhan dan kontinuitas produk yang diangkut ke luar yang tidak tersedia. Kondisi lain adalah, yang mungkin ini sedikit berat ya, yaitu lisensi pelayaran. Sejumlah kondisi lain yang berlaku sampai saat ini adalah lisensi kapal yang berlayar dari Singapura memang aturannya masuk ke Belawan, belum ada aturan untuk masuk ke Aceh, sehingga kapal-kapal masuk ke Belawan, bukan ke Aceh.

 Jadi kini apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di Aceh?

Pastinya meningkatkan angka realisasi pembangunan 2015. Sampai Agustus 2015, angka realisasi APBA, memang baru terealisasi 42 persen. Bulan Oktober ditargetkan 60 persen. Jika dibandingkan di bulan yang sama pada tahun lalu, memang lebih rendah 6 persen. Namun saat ini sedang terjadi percepatan pelaksanaan pembangunan.

Untuk tahun 2015 ini, target kita adalah mencapai MDGs. Di Aceh hanya bidang pendidikan saja yang mencapai target MDGs. Untuk tahun 2016 mendatang, kita akan mendorong indikator yang masih jauh tertinggal dan mungkin masih bisa dicapai, walau tak 100 persen. Misalnya, angka kemiskinan. Memang angka kemiskinan masih tinggi, tapi secara hitungannya ada penurunan angka kemiskinan di Aceh.

Intinya isu terkini jelang akhir tahun adalah penurunan angka kemiskinan?

Begini, menurunkan angka kemiskinan kan tidak instan, dan gelontoran program dan uangnya tidak bisa serta merta membuat orang tiba-tiba tidak miskin.

Baik, lalu seperti apa Pemerintahan Aceh mengambil manfaat dari rakor gub ini?

Forum ini sifatnya adalah wadah para gubernur untuk bersatu mendorong percepatan pembangunan di Sumatera yang terkoneksi. Artinya, mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat program sesuai RPJM yang ada di Sumatera.

Apa yang bisa dimanfaatkan Aceh? Dengan jadinya Gubernur Aceh sebagai ketua forum, banyak hal yang bisa dikerjakan. Paling  tidak untuk berhubungan ke Pusat, Aceh jadi lead saat ini, sampai nanti ada pergantian. Ini kan program konektifitas, dan kita sepakati program di provinsi diusulkan namun yang bisa koneksi ke provinsi lain. Dan ini membutuhkan fasilitas. Kalau pembangunan terkoneksi ini berjalan, pastinya Aceh juga akan mendapatkan manfaatnya dan masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan terkoneksi ini. [TA]